Hukuman Andi Narogong Diperberat Jadi 11 Tahun oleh Pengadilan Tinggi
'Impor Garam Baiknya Khusus Perusahaan yang Punya Pabrik'
KPK Bahas 80 Perkara Korupsi yang Sedang Diusut Polda Sultra
Terlibat Pungli dan Narkoba, 200 Sipir Dipecat
Kapolresta Minta Warga Plaju Darat Untuk Tidak Terpancing Isu
Jepang, AS dan Korsel Target Denuklirisasi Korut Tercapai pada 2020
Augie Bunyamin Tegaskan SFC Tetap Solid
Gubernur Sumsel Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan
Arie Perdana Putra 2018-04-14 00:32:39 Palembang 35 kali
PALEMBANG, Kabar28.com,- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) tahun Anggaran 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumsel tahun Anggaran 2013-2018, pada Rapat Paripurna DPRD Sumsel ke XLV, di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, kemarin.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, Rapat Paripurna ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan Periode 2013-2018 ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Pidato disampaikannya dalam tiga materi pemaparan bagian, yakni Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Capaian Kinerja Pembangunan," katanya.
Lanjut Alex, arah kebijakan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2013-2018 memuat visi dan misi Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dalam kurun waktu tersebut. Visi tersebut adalah Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya saing internasional.
"Adapun empat misi diantaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Memantapkan stabilitas daerah, Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan, dan Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana," ungkapnya.
Menurutnya, upaya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan upaya menurunkan kesenjangan pendapatan di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Hal ini terlihat dari Gini Rasio Sumsel yang mencapai 0,362 di tahun 2017 atau masuk kategori kesenjangan rendah, membaik dari tahun 2013 yaitu 0,373.
"Alhamdulillah Gini Rasio Sumsel selalu lebih baik daripada nasional yang mencapai 0,393 tahun 2017. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel meningkat dari 66,16 pada tahun 2013 menjadi 68,24 pada tahun 2016. Peningkatan setiap tahun juga pada Angka Harapan Hidup dari 68,84 tahun di 2013 menjadi 69,16 tahun di 2016, Angka Harapan Lama Sekolah dari 11,46 tahun di 2013 menjadi 12,23 tahun 2016, Rata-rata Lama Sekolah dari 7,53 tahun di 2013 menjadi 7,83 di tahun 2016," bebernya.
Untuk pencapaian urusan daerah terutama reformasi birokrasi, Sumsel mendapatkan nilai "A" atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Provinsi Sumatera Selatan dari penilaian Kementerian PAN-RB Tahun 2017 yang menjadikan Sumatera Selatan percontohan peningkatan SAKIP.
"Selain itu Sumatera Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan opini BPK terhadap laporan keuangan yang disusun," tambahnya. (ard)
-640x427.jpeg)
