Tak Ada Urgensi Kadis Riau Hadiri Rakerda Golkar

Jakarta, Kabar28.com,-  Kehadiran sejumlah Kepala Dinas (Kadis) Pemprov Riau di acara Rakerda Golkar dinilai tidak ada urgensinya. Para PNS itu dianggap tidak etis menghadiri rapat pemenangan untuk Pilgub Riau 2018.

"Acara itu kan (Rakerda) untuk internal partai, jadi saya kira tidak ada urgensinya sejumlah kadis Pemprov Riau menghadiri acara tersebut," kata Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Riau, DR Mexsasai Indra.

Jika para Kadis itu diundang di acara untuk memaparkan program kerja, menurut Indra, hal itu tidak ada relevansinya. Karena acara tersebut merupakan internal partai untuk pemenangan pemilihan kepala daerah.

"Kalau memang sejumlah kepala dinas itu diundang menyampaikan kinerja, mestinya disampaikan resmi ke DPRD Riau, bukan di rapat kerja Golkar," kata Indra.

Oleh karena itu, menurutnya merupakan hal yang wajar jika publik mempertanyakan kehadiran para kadis di acara Rakerda Golkar tersebut. 

"Kenapa dipertanyakan, karena ini akan mengaburkan antara jabatan politik dengan jabatan karir. ASN itu kan merupakan jabatan karir. Apa lagi saat inikan situasi politik kan semakin dekat dengan adanya pilgub," sebutnya.

Karena itu, para kadis dinilai Indra semestinya menjelaskan secara terbuka kepada publik soal kehadiran mereka di acara internal Golkar itu.

"Mereka harus menjelaskan secara terbuka soal kehadirannya di Rakerda Golkar. Agar publik tidak menganggap mereka sebagai ASN sudah ikut dalam politik praktis. Karena UU ASN jelas melarang untuk ikut dalam politik praktis, walau saat ini belum masuk dalam wilayah kampanye," beber Indra.

Menurut Indra, ASN lainnya juga diharapkan tidak melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di Rakerda Golkar. Ini mengingat masih ada kepala daerah (Bupati) di Riau yang akan ikut Pilgub Riau mendatang.

"Kan masih ada bupati yang akan ikut dalam Pilgub Riau, saya kira mesti harus memahami juga agar mereka tidak membawa para ASN terutama pejabat eselon II untuk tidak masuk dalam wilayah politik praktis," tuturnya.

"Karena hal itu akan bertentangan dengan sipirit atau semangat reformasi birokrasi yang salah satunya tidak melibatkan ASN dalam politik praktis," lanjut Indra.

Jika para ASN tersebut ingin merubah karirnya menjadi jabatan politis, mereka disarankan untuk mengundurkan diri saja.

"Ya silahkan pilih mau jabatan karir atau politik, jadi biar jelas kelaminnya. Mereka ikut dalam gawean partai kan, itu jelas mengaburkan mereka sebagai ASN," tutup Indra. 

Sumber : detik.com