Ini Daerah yang Paling Banyak Serap Rumah DP 1% Jokowi

Jakarta, Kabar28.com,-   Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan sejak tahun 2010.

Melalui skema subsidi ini, masyarakat yang ingin memiliki rumah dimudahkan dengan dibantu subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta, bunga fixed yang rendah sepanjang tahun dan cicilan yang ringan. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fasilitas FLPP ditambah hingga bisa memperoleh fasilitas DP ringan hanya 1%.

Berdasarkan data pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP), KPR FLPP telah disalurkan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sejak digulirkan tahun 2010, total dana subsidi KPR FLPP yang sudah disalurkan mencapai Rp 29,52 triliun dengan jumlah rumah 507.458 unit.

Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling banyak menyerap dana FLPP dengan porsi 37,29% dari total yang disalurkan atau Rp 10,82 triliun untuk 188.625 unit rumah.

Kemudian Provinsi Banten yang sudah menyerap dana subsidi FLPP sebanyak Rp 2,95 triliun untuk 52.640 unit rumah dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1,69 triliun untuk 33.556 unit rumah.

Sementara provinsi yang paling rendah penyerapannya di antaranya Maluku sebesar Rp 1,96 miliar untuk 55 unit rumah, Kalimantan Utara sebesar Rp 8,5 miliar untuk 202 unit rumah, Maluku Utara sebesar Rp 16,5 miliar untuk 266 unit rumah dan DKI Jakarta sebesar Rp 29,81 miliar untuk 289 unit rumah.

Berikut daftar realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan provinsi sepanjang tahun 2010 hingga Oktober 2017:
1. Jawa Barat (Rp 10,8 triliun)
2. Banten (Rp 2,95 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 1,69 triliun)
4. Kalimantan Selatan (Rp 1,75 triliun)
5. Jawa Tengah (Rp 1,4 triliun)
6. Riau (Rp 1,24 triliun)
7. Sumsel (Rp 1,22 triliun)
8. Sumut (Rp 1,2 triliun)
9. Kalimantan Barat (Rp 1,02 triliun)
10. Sulsel (Rp 761 miliar)
11. Kepri (Rp 647 miliar)
12. Jambi (Rp 554 miliar)
13. Kalteng (Rp 552 miliar)
14. Sulut (Rp 407 miliar)
15. Sumbar (Rp 278 miliar)
16. Bengkulu (Rp 301 miliar)
17. Lampung (Rp 258 miliar)
18. Papua (Rp 410 miliar, unitnya lebih sedikit)
19. Sultra (Rp 234 miliar)
20. Sulteng (Rp 196 miliar)
21. Papua Barat (Rp 518 miliar, unitnya lebih sedikit)
22. Bangka Belitung (Rp 196 miliar)
23. Gorontalo (Rp 109 miliar)
24. Kalimantan Timur (Rp 117 miliar)
25. NTT (Rp 95 miliar)
26. Sulbar (Rp 80 miliar)
27. NTB (Rp 86 miliar)
28. DIY (Rp 58 miliar)
29. Aceh (Rp 83 miliar)
30. Bali (Rp 52 miliar)
31. DKI Jakarta (Rp 29 miliar)
32. Maluku Utara (Rp 16 miliar)
33. Kalimantan Utara (Rp 8,5 miliar)
34. Maluku (1,9 miliar).

Sumber : detik.com