Sri Mulyani Minta DPR Jelaskan ke Rakyat Soal Proyek Gedung Baru

Jakarta, Kabar28.com,-   Proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pembicaraan panas di tengah masyarakat. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proyek gedung baru DPR merupakan usulan dari pimpinan DPR, sehingga selayaknya disampaikan ke rakyat dengan transparan. 

"Pembicaraan dewan, pimpinan dewan, kepada Menkeu pada saat awal kita menyusun APBN ini, secara khusus mereka meminta itu dianggarkan. Buat kami DPR adalah dewan legislator yang memiliki hak budget. APBN adalah usulan pemerintah dengan hak budget dari dewan, dimana mereka juga bisa mengusulkan berdasarkan apa yang dianggap prioritas, baik yang mewakili daerah aspirasi mereka maupun yang berhubungan dengan legislasi mereka. Oleh karena itu dimasukan dalam APBN," kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/8/2017). 

Dalam pembahasan, Sri Mulyani mengaku telah menyampaikan bahwa proyek gedung baru DPR sudah pernah dianggarkan sejak 2015 dan selalu mendapat reaksi keras dari masyarakat sehingga batal dilaksanakan.

"Saya sampaikan pada pimpinan dewan, dari tahun 2015 itu sudah ada inisiatif untuk mengganggarkan itu. Namun saya sampaikan, selalu terjadi reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak jadi dilaksanakan," ucapnya.

Sri Mulyani meminta para anggota dewan menjelaskan kepada rakyat bila proyek gedung baru ini memang benar-benar dibutuhkan dan jelas kegunaannya. 

"Sebelum menyampaikan ini, silakan menyampaikan kepada masyarakat secara transparan saja bahwa dewan menginginkan seperti ini. Ini kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dengan dewan saja," katanya. 

Rencana ini harus dikomunikasikan dengan baik oleh DPR kepada rakyat. "Selalu saya sampaikan, kalau kemudian masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat kan mereka bertanggung jawab untuk mengikuti pandangan dari rakyat yang diwakili itu. Kalau rakyat bereaksi, dewan yang harus menetapkan," Sri Mulyani melanjutkan.

Pihaknya tak ingin dana yang sudah dianggarkan pemerintah jadi mubazir. "Kami dari pemerintah, tentu kalau Kemenkeu yang utama jangan sampai sudah kita anggarkan lalu secara politis tidak dilaksanakan, itu menjadi ada dana yang tak terpakai. Ini kan menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kita. Belum lagi kalau itu dipakai untuk yang lebih enggak prioritas dan tidak jelas dari sisi kepentingannya," tutupnya.

Sumber : detik.com