Pengamat : Pemkot Palembang Belum Maksimal dalam Pelayanan Publik


Pengamat Sosial Politik, Bagindo Togar Butar Butar. (foto : istimewa)
Palembang, Kabar28.com,- Pelayanan publik di Kota Palembang saat ini masih dikategorikan belum maksimal. Pendapat itu diungkapkan langsung oleh Pengamat Sosial Politik Kota Palembang, Bagindo Togar Butar butar saat dimintai pendapat oleh sejumlah Media, Selasa (08/08/2017).
Dirinya menilai kedepan merupakan tugas kepala daerah selanjutnya akan lebih berat untuk mewujudkan pelayanan publik yang jauh lebih maksimal.
"Ada lima hal dasar yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya kemudahan mendapatkan pendidikan layak, pelayanan kesehatan baik, kemudahan dalam urusan administrasi kependudukan, lingkungan yang rapi, bersih, dan indah, serta terciptanya keamanan di masyarakat," beber Bagindo yang juga merupakan Ketua IKA FISIP Unsri ini.
Dilanjutkannya, bila pemerintah daerah bisa mewujudkan kelima hal itu dengan sendirinya masyarakat akan merasa nyaman dan aman tinggal di Palembang.
"Terpenting ya itu tadi lima hal tersebut, masyarakat itu tidak minta yang muluk muluk, cukup dengan mendapatkan pelayanan yang mudah, keamanan dilingkungannya, dimudahkan dalam segala urusan khususnya soal administrasi kependudukan seperti contoh urusan pembuatan KTP, KK, atau masalah kependudukan lainnya," ungkapnya.
Saat ini, Bagindo menilai, Pemkot belum maksimal dalam melakukan pelayanan mendasar pada masyarakat. Seperti contoh lingkungan yang bersih dan aman belum menyeluruh, masih banyak pemukiman yang belum baik drainasenya. Masalah pendidikan juga belum semuanya mudah dan sustainable (berkelanjutan).
"Jika berkaca seperti di daerah lain, semua urusan pendidikan mulai dari pendaftaran bisa dilakukan secara online atau dengan sistem elektronik, tanpa harus berhadapan langsung dengan pihak sekolah. Hal ini bisa meminimalisir tindakan KKN, dan menghilangkan kesenjangan sosial," ujarnya.
Oleh karena itu, sambung dia, kemudahan pelayanan publik harus jadi fokus pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kepala daerah selanjutnya.
"Hal ini sangat mendasar tapi jadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," tutup Bagindo. (Ard).