Perekonomian Pemicu Perdagangan Orang

INDRALAYA, Kabar28.com,- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kali ini acar tersebut diselenggarakan di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Gedung Serbaguna LPMP Indralaya, Senin (17/04/17).

Wakil Gubernur Sumsel, H. Ishak Mekki membuka langsung acara yang dihadiri oleh Sekda kabupaten Ogan Ilir, H. Herman ini. Dalam arahannya wagub mengatakan, jangan mudah termakan iming-iming oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kita jangan mudah percaya dengan janji-janji yang dilontarkan oknum, karena kita tidak tau apa motif di balik janji-janji atau iming-iming yang diberikan," pesan Ishak di hadapan para peserta sosialisasi.

Ishak Mekki yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana‎ Perdagangan Orang (GT PPTPPO) merincikan bahwa pada tahun 2015 ada 9 kasus, tahun 2016 ada 4 kasus dan tahun 2017 sampai saat ini sudah ada 2 kasus yang melapor terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

"Itu baru kasus yang terlapor, mungkin masih banyak kasus serupa tetapi tidak dilaporkan oleh korban atau masyarakatnya. Ekonomi dan pendidikan sangatlah bergantungan, korban kebanyakan karena lemahnya ekonomi ditunjang dengan kurangnya pendidikan," lanjutnya.

Sementara itu, Hj. Susna Sudarti selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel dalam sambutannya antara lain mengatakan, sosialisasi ini merupakan program dalam rangka mensosialisasikan dan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Ilir.

"Ya kita sosialisakan ini ke seluruh kabupaten/kota se-Sumsel. Dimana kegiatan ini selalu bekerjasama dengan pihak instansi terkait yang ada di kabupaten/kota yang kita kunjungi tersebut," ungkap Susna.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama plt. Bupati OI, H. Ilyas Panji Alam yang diwakili Sekda OI, H. Herman mengatakan, tindak kejahatan perdagangan orang atau perdagangan manusia harus diberantas, karena Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Azazi Manusia (HAM).

"Kami selaku pemerintah, tentu akan komitmen mendukung pemberantasan perdagangan manusia ini. Karena apabila tidak ada penanganan sedini mungkin, maka semakin banyak hak manusia yang akan hilang," ujar Herman.

Sosialisasi ini diisi langsung oleh narasumber dari UIN Raden Fatah Palembang serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel. (nik)