Maluku Jadi Provinsi Prioritas Dalam Pemerataan Pendidikan

Ambon, Kabar28.com,  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia Timur. Disampaikannya bahwa Maluku menjadi provinsi prioritas dalam program pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Hal itu dikatakan Mendikbud Muhadjir Effendy pada Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan dengan peserta dari Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku, baru-baru ini

“Saya melihat Maluku yang paling siap untuk diajak kerja keras memajukan pendidikan,” ujarnya, Jumat (24/2/2017).

Muhadjir mengatakan, investasi di bidang pendidikan adalah investasi yang paling menguntungkan dibandingkan investasi di sektor lain. Ia berpesan kepada pemerintah daerah agar berani berinvestasi di sektor pendidikan, namun ia mengingatkan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

"Kita yang mengelola pendidikan harus bisa memberikan keteladanan dalam moral dan integritas. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan dan jabatan," tuturnya..

Ia menambahkan, pemerintah berencana menyediakan sekolah berasrama untuk wilayah yang memiliki kondisi geografis khusus seperti Maluku yang memiliki wilayah terpencil yang terpencar di berbagai pulau.

Berdasarkan data Kemdikbud, beberapa kabupaten/kota di wilayah Maluku sudah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Ke depan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad berharap agar Dinas Pendidikan dapat melakukan pendataan anak-anak usia sekolah yang tidak atau belum bersekolah, khususnya di wilayah terpencil.

"Kalau tidak ada sekolah, kami siap membantu membangun sekolahnya, nanti asramanya juga kami siapkan. Kami mohon agar KIP dapat didukung dan dikawal," tutur Dirjen Hamid.

Hamid menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertama terkait pengelolaan guru dan kepala sekolah. Hamid berharap agar Dinas Pendidikan dapat melakukan inventarisasi guru di perkotaan dan di wilayah terpencil. "Perhatikan kompetensi dan keterampilannya. Kepala sekolah wajib dipilih melalui seleksi," ujarnya.

Kedua terkait peningkatan fasilitas belajar. Pemerintah pusat akan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dasar di seluruh Indonesia. "Bayangkan, empat puluh persen SD tidak memiliki perpustakaan. Dan sekitar enam puluh persen tidak memiliki toilet yang layak. Kita akan fokus pada penyediaan kedua fasilitas itu," ungkapnya.

Hal ketiga yang menjadi perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah kualitas belajar dan mengajar. Hamid mendorong penguatan peran pengawas sekolah baik dalam pengawasan kualitas belajar dan kualitas kelembagaan pada satuan pendidikan.

Terkait penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke propinsi yang efektif berlaku pada tahun 2017, Dirjen Dikdasmen menyampaikan hal tersebut hendaknya tidak membatasi kebersamaan dalam memajukan pendidikan.

Senada dengan Dirjen Dikdasmen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Clemens Welafubun optimistis kerja sama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi akan memajukan pendidikan di Maluku. "Kita akan fokus pada penyiapan mutu lulusan yang siap bekerja di sektor-sektor prioritas (kelautan/perikanan dan pariwisata)," ujar Clemens.

Sumber : okezone.com