PNS Korup Bakal Ditindak Tegas: Pemecatan dan Penjara

Jakarta, Kabar28.com, - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi. Kerjasama tersebut  dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Muhammad Ridwan mengatakan, kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin PNS sesuai peraturan manajemen ASN. Yang pertama adalah pemberhentian secara tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.  

Hal tersebut dilakukan untuk menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor). Tak hanya itu, kerjasama tersebut juga untuk menindak sekaligus menyelesaikan PNS yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht).

"Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap atapun pungli," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Okezone, Rabu (2/5/2018).

Sementara itu, menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus PNS tipikor, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. 

Ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat Surat tersebut. Pertama adalah imbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. 

Lalu yang kedua adalah imbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli. 

Kemudian yang kedua adalah, apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK. Keempat, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sumber : okezone.com