Pedagang Sulit Temukan Bawang Putih Lokal


Pedagang bawang putih (Foto : istimewa)
Jakarta, Kabar28.com, - Kalangan pedagang mengadukan persoalan bawang putih kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pedagang mengaku bingung dengan pemberitaan maraknya panen bawang putih lokal dan target swasembada.
Mereka tak mendapati bawang putih ‘made in’ dalam negeri di pasar. Yang ada, mereka selalu mendapat pasokan bawang impor.
"Sampai hari ini saya belum pernah menjual bawang putih lokal dan saya tidak pernah terima. Barangnya tidak ada, yang katanya panen itu mana buktinya kami itu butuh bukti bukan ngomong aja," kata pedagang dari Pasar Induk Kramatjati, Hajah Khairulus di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan perkumpulan pedagang bawang putih di komplek Parlemen Senayan, Selasa (10/4/2018).
Hajah Khairul mengaku selalu mendapatkan kiriman bawang putih impor. Selama ini, kata dia, tidak pernah menjual bawang putih lokal.
Sampai saat ini pun, pedagang mengeluhkan minimnya pasokan impor. Jumlah bawang putih yang masuk kepadanya kurang dari kebutuhan. Dia mengaku dijanjikan mendapatkan tujuh kontainer setiap pekannya. Kenyataannya hanya satu hingga tiga kontainer yang datang kepadanya.
"Alasannya karena pengurusan di Bea Cukai susah, kemudian lab-nya berbelit-belit. Semua kontainer harus di lab tapi kebenarannya wallahualam. Sekali dateng yang saya dengar setiap minggu kisaran 60 sampai 100 kontainer tapi yang sampai ke sini tertunda-tunda kadang satu kadang dua, alasannya kapal delay," lanjut Khairul.
Pedagang bawang putih dari Pasar Induk Kemang Bogor, Suparta mengatakan meskipun kekurangan pasokan barang, dia tetap tidak bisa menaikan harga. Dia takut apabila menaikan harga justru dianggap pedagang bermasalah.
"Kalau kita jual tinggi takutnya jadi gimana gitu kan seperti tahun kemarin jual tinggi dikira penjualnya tidak benar," kata Suparta.
Terhadap para pedagang, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan akan memanggil lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas Pangan Polri dan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Viva mengamini keluhan pedagang. Ia menyayangkan, jika ada pihak tertentu untuk mengendalikan harga dan pasokan kepada pedagang .
Sumber : okezone.com