Gubernur: Pembangunan Sumsel Tanggung Jawab Bersama

PALEMBANG, Kabar28.com,- Pola pikir arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2019 merujuk pada lima kebijakan diantaranya arahan pusat (RPJMN 2005-2019) dan RKP 2019, arahan RPJPD Provinsi Sumsel (2005-2025), kemudian arahan tata ruang dan capaian RPJMD 2013-2018 serta Pilpres dan Pileg.

Gubernur Sumsel mengatakan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 ini adalah tanggung jawab semua stakeholder memikul amanah membangun daerah. Menurut Alex, terget angka yang telah ditetapkan itu, sudah dikaji secara mendalam bukan angka kira-kira yang harus dicapai.

"Artinya Pemerintah Pusat memerintahkan kepada kita itu harus dipenuhi semuanya,  kalau kita (stakeholder) lihat itu kan ada infrastruktur, pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan seterusnya. Tidak sulit menjadi Bupati atau Walikota, saya mengatakan ini karena saya pernah menjadi Bupati, anda ikuti saja ini ditambah kreatifitas sendiri. Ayo bersaing kalau kita mau maju harus kompetitif," ungkapnya.

Alex menghimbau, untuk Pejabat Sementara Bupati maupun Walikota harus mempersiapkan sejak dini dan bertanggung jawab nanti bersama Pemerintah daerah yang terpilih.

"Supaya ada kesinambungan, disini digodok untuk mensinkronkan. Ini baru awal kebijakan saja diawasi dari awal sampai akhir, merumuskan arah kebjikan pun melibatkan semua pihak. Kalau semua sudah mencapai target itu saja, Sumsel akan melejit maju," tambahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel Ekowati Retnaningsih mengatakan, Sinkronisasi yang dilakukan ini adalah sebagai panduan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Sumsel dalam menyusun RKPD 2019 mendatang. Dikatakannya, Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019 untuk prioritas nasional bertemakan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.

"Diantaranya, meliputi pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, kemudian pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Selanjutnya, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan ketahanan sumber daya air. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Sasaran RPJMN gini rasio 0,36 untuk tingkat kemiskinan mencapai 7-8 persen. TPT 4-5 persen sedangkan IPM 71,98 persen," tuturnya.

Sedangkan untuk arahan nasional pengembangan Sumsel tahun 2019, Eko melaporkan, proyeksi tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen dengan tingkat kemiskinan maksimal 13 persen dan tingkat pengangguran terbuka maksimal 4 persen.

Arahan RPJPD Sumsel tahun 2005-2025 (tahap keempat 2018-2023 memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang berorientasi pada pemanfaaatan sumber daya yang berkelanjutan, pembangunan pemerintahan yang adil,  jujur, bersih dan bertanggung jawab.

"Isu strategis pembangunan tahun 2019 pendidikan dan kesehatan berkualitas serta integrasi jaminan kesehatan, pengurangan kemiskinan, infrastruktur dan konektivitas, peningkatan produktivitas, nilai tambah daya saing dan hilirisasi pertanian, pasca Asian Games, reformasi birokrasi, stabilitas keamanan, pemilu legislatif dan pemilu kepresidenan," pungkasnya. (ard)