OKI, Kabar28.com,- Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi kabupaten tercepat di Indonesia, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dokumen anggaran serta peraturan daerah (Perda) tentang APBD OKI tahun 2022, telah disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif pada Oktober tahun lalu.

Untuk itu, pada penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Kantor Bupati OKI, Kamis, (13/1/2022), Wakil Bupati (Wabup) OKI HM Dja’far Shodiq meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar segera mengakselerasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar program pembangunan berjalan tepat waktu.

“Hari ini diserahkan dokumen anggaran yang sudah disepakati pada tahun lalu, segera akselerasi kontrak kegiatan dan pelaporan, terutama anggaran yang berasal dari pemerintah pusat karena penyaluran dari tergantung dari kinerja pelaksanaan dan pelaporan di daerah,” terang Wabup Shodiq.

Wabup meminta agar OPD memberikan solusi atas persoalan-persoalan di tengah masyarakat melalui inovasi dan realisasi anggaran yang cepat dan tepat, sesuai dengan prinsip keuangan daerah yang baik, profesional, efektif, efisien, berazas manfaat serta berorientasi hasil.

“Kuncinya dalam melaksanakan kegiatan selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan, optimal, transparan dan mampu dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Disamping itu, Wabup juga meminta OPD menilai kinerja tahun lalu agar dapat meningkatkan kinerja di masa kini.

“Refleksi dari tahun ke tahun jika hasil kerja kita dinikmati rakyat artinya ada dampaknya. Jika tidak ada, jangan hanya menjalankan kewajiban saja,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Mun’im dalam laporannya menyampaikan struktur APBD OKI tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,6 triliun. Rinciannya, Rp1,591 triliun untuk dana operasional, Rp508 miliar untuk belanja modal, Rp74,759 miliar untuk biaya tidak terduga dan Rp423 miliar dana transfer.

"Dalam 2 tahun terakhir Pemkab OKI telah menerapkan perencanaan anggaran berbasis SIPD, sebagaimana diamanatkan Kemendagri. Setiap OPD harus mentaati jadwal dan sistem keuangan dalam SIPD agar tata kelola keuangan daerah semakin baik," katanya.

Menurutnya, Pemkab OKI menargetkan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke- 12 kali dari BPK. "Tentu ini butuh kerjasama dari semua OPD,” pungkasnya. (*)