Dituding Gencar Lobi-lobi Fraksi di DPR, Ini Kata Ketua MK


Mutiara Safitri 2017-11-27 14:45:12 Politik 65 kali

Arief Hidayat (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,-  Politikus Gerindra Desmond J Mahesa menuding Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat gencar melakukan lobi-lobi kepada semua fraksi agar bisa kembali menjadi hakim konstitusi untuk periode kedua. Arief merespons dingin tudingan itu.

"Saya tidak usah berkomentar," ujar Arief. Arief tidak mau berbicara lebih banyak lagi. Meski 'diserang' oleh Desmond, dia tak mau menanggapinya. "Saya tidak mau membuat gaduh," ujar Arief.

Desmond sebelumnya mempermasalahkan uji kepatutan dan kelayakan Arief di Komisi III untuk bisa kembali menjadi hakim konstitusi di periode dua. Dia mempermasalahkan Trimedya Panjaitan yang merupakan sesama wakil komisi III DPR, menjadwalkan fit and proper test untuk Arief tanpa pleno.

Tak hanya itu, Desmond juga menuding Arief bermain politik agar bisa mempertahankan posisinya saat ini. Masa jabatan Arief akan habis pada April 2018.

"Pak Arief gencar juga lobi-lobi gitu loh. Lobi-lobi dengan alasan dia ingin diperpanjang karena mendekati partai-partai dengan argumentatif kalau dia nggak terpilih, nanti yang gantiin dia Saldi Isra. Saldi Isra itu dianggap pro-KPK," papar Desmond.

Arief pun mendapat catatan dari ICW jelang paripurna masa tugasnya di periode pertama. Koalisi Selamatkan MK disebut sekurangnya mencatat 5 putusan MK yang berpotensi mengancam pemberantasan korupsi di era Arief menjabat.

Catatan pertama ICW adalah soal perluasan objek praperadilan. Kedua, mantan narapidana dapat mengikuti pilkada. Ketiga, larangan jaksa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Keempat, mantan terpidana korupsi dapat mengikuti pilkada di Aceh. Kelima, penghapusan pidana permufakatan jahat dalam perkara korupsi.

ICW juga menilai fungsi pengawasan internal MK di era Arief juga buruk. Hal ini ditandai oleh OTT KPK pada 2017 yang menangkap hakim konstitusi Patrialis Akbar karena menerima suap oleh pihak yang terkait dengan permohonan uji materi UU di MK.

Arief pernah dijatuhi hukuman etik terkait skandal memo untuk kerabatnya di kejaksaan. Dia juga terbukti memberikan katebelece atau selembar kertas yang ditulisnya pada 16 April 2015. Nota itu ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan yang saat itu dijabat Widyo Pramono.

ICW juga meminta DPR melakukan proses fit and proper test secara terbuka. Selain itu, proses fit and proper test harus melibatkan pihak eksternal.

"Keberadaan calon tunggal hakim MK yang akan dipilih Komisi Hukum DPR memunculkan kecurigaan adanya kongkalikong antara calon dengan DPR. Padahal sebelumnya, pada 2014 , proses dilakukan secara terbuka, melibatkan tim pakar atau tim panel, dan calonnya lebih dari dari satu orang," terang Koordinator Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho.

Sumber : detik.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close