Seknas Jokowi Curiga Sudirman Said Manfaatkan Isu Teluk Jakarta untuk Menyudutkan Presiden


Lia Cikita 2017-11-04 11:22:56 Politik 77 kali

Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Kabar28.com - Relawan Jokowi yang tergabung dalam Seknas Jokowi mencurigai pemanfaatan isu Teluk Jakarta sebagai isu untuk menyudutkan posisi Presiden Joko Widodo.

Menurut Ketua Bidang Hukum DPN Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, Sudirman Said menjadi pengelola isu reklamasi Teluk Jakarta itu.

"Isu baru ini dikelola dengan lebih baik dan jelas targetnya. Dirigen dari isu Reklamasi Teluk Jakarta ini adalah Sudirman Said, mantan menteri ESDM di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK," ujar Dedy melalui keterangannya, Sabtu (4/11/2017).

Dedy mengatakan, Sudirman Said (SS) menjadi pendukung Anies-Sandi pada masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu.

Ia mengatakan setelah keduanya dinobatkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Sudirman Said ditunjuk menjadi Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.

"Sudirman seolah menempatkan diri sebagai representasi Anies-Sandi dan merasa berwenang untuk berbicara soal reklamasi Teluk Jakarta," kata Dedy.

"Statement itu jelas arahnya. SS (Sudirman Said) ingin menunjukkan bahwa persoalan rumitnya reklamasi Teluk Jakarta adalah tanggung jawab Jokowi pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta,' tutur Dedy.

Bahkan, menurut Dedy statement Sudirman yang kemudian viral di media online sengaja dijadikan alasan pemakzulan terhadap Jokowi.

"Bahkan sudah diarahkan oleh kelompok masyarakat tertentu untuk dijadikan alasan pemakzulan terhadap Jokowi dari kursi presiden," kata Dedy.

Dedy mengutarakan Joko Widodo telah membantah tegas tuduhan yang dialamatkan pada dirinya soal keterlibatan dalam proses reklamasi semasa menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Dedy, Peraturan Gubernur DKI Nomor 146 Tahun 2014 yang diterbitkan di era Jokowi bukanlah izin untuk mereklamasi.

"Jokowi pernah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 146 Tahun 2014 sebagai aturan perizinan reklamasi. Itu hanyalah petunjuk teknis Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan izin reklamasi. Bukan memberi izin untuk reklamasi Teluk Jakarta," papar Dedy.

Sumber: tribunnews.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close