PM Irak Klaim Tak Akan Gunakan Kekuatan Militer untuk Hadapi Kemerdekaan Kurdi


Lia Cikita 2017-09-28 21:11:00 Internasional 108 kali

Perdana Menteri Irak Haider al Abadi (Foto : istimewa)

Baghdad, Kabar28.com,  – Meski kecewa, Perdana Menteri (PM) Irak Haider al Abadi menolak untuk mengerahkan militer ke wilayah Kurdi sebagai tanggapan atas referendum kemerdekaan baru-baru ini. Komentar al Abadi tersebut muncul setelah beberapa pihak di Parlemen Irak mengatakan bahwa akan mengerahkan pasukan ke daerah utara yang didominasi oleh Kurdi.

"Kami tidak mencari konfrontasi militer. Kami akan memberlakukan otoritas federal kami di seluruh Irak, termasuk wilayah Kurdi, sesuai dengan kekuatan konstitusi dan hukum," ungkap al Abadi, dilasir dari Al Jazeera, Kamis (28/9/2017).

Namun, PM al Abadi mengatakan bahwa dia akan melawan orang Kurdi dengan kejutan dan tindakan yang lebih keras daripada kata-katanya.

Sekadar diketahui, Referendum Kurdi dilakukan di tiga provinsi di Kurdi dan beberapa daerah yang disengketakan diadakan untuk merdeka dari Irak. Pihak pemerintah Irak yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah ilegal dan inkonstitusional. Terlepas dari itu, banyak kalangan internasional yang keberakata atas referendum tersebut.

"Beberapa orang mengancam kami di wilayah ini dan beberapa terpaksa memaksakan status quo di wilayah ini," jelas al Abadi.

Selain itu, merespons hasil referendum, Haider al Abadi juga mengancam akan memberlakukan embargo jaringan udara internasional jika Pemerintah Regional Kurdi (KRG) tidak menyerahkan kendali bandaranya.

Ancaman embargo tersebut adalah serangkaian tindakan pembalasan dendam terhadap dorongan kemerdekaan untuk Kurdi. Namun, untuk penerbangan domestik tidak terlibat dalam ultimatum tersebut. Yang paling buruk, perjalanan internasional ke dan dari Kurdi harus dialihkan melalui Baghdad dan bandara Irak lainnya.

Maskapai berbasis di Dubai, Flydubai, untuk sementara menangguhkan penerbangannya ke Erbil, sesuai dengan permintaan pemerintah Irak setelah referendum kemerdekaan Kurdi. Peraturan tersebut diberlakukan mulai 30 September. Penerbangan yang akan ditangguhkan yaitu perjalanan menuju kota utama di Kurdi. Atlas dan Pegasus milik Turkish Airlines serta Middle East Airlines milik Lebanon juga akan menghentikan penerbangan ke dan dari Erbil.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close