Khawatir 1.200 Siswa Tak Tertampung, Kang Dedi Sewa Gedung Sekolah Swasta


Mutiara Safitri 2017-07-11 17:10:11 Pendidikan 99 kali

Dedi Mulyadi (Foto : Istimewa)

Purwakarta, Kabar28.com,- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berpendapat, kebijakan Kemdikbud mengenai pengurangan kuota rombongan belajar (rombel) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 ini tidak cocok jika diterapkan di daerah.

Menurutnya, konsep tersebut bisa jadi tepat dan berjalan efektif manakala pemerintah telah mendukungnya dengan menambah fasilitas pendidikan yang memadai. Sebab, pengurangan kuota rombel ini akan berdampak pada banyaknya warga tak tertampung di setiap sekolah. Di sisi lain, fasilitasnya tidak memadai.

Seperti di Purwakarta, kata dia, ada sekira 1.200 siswa lulusan SD yang tidak tertampung di SMP. Ini merupakan dampak dari kuota rombelnya dibatasi. Dengan kondisi tersebut, pihaknya harus berpikir keras supaya ratusan siswa ini tidak terlantar. Salah satu upayanya, yakni dengan menyewa gedung di sekolah swasta. Supaya, ruang kelasnya bisa digunakan untuk menampung mereka.

"‎Kalau kita mengandalkan mekanisme pemerintah, maka kita menelantarkan 1.200 siswa‎ ini. Makanya, untuk menutupi kebutuhan tambahan jumlah siswa ini, kami akan menyewa bangunan sekolah swasta untuk dijadikan ruang kelas mereka," ujar Dedi.

Dedi sedikit mengkritik dengan kebijakan ini. Menurutnya, selama ini ‎pemerintah terlalu menyentralisasikan pendidikan di Indonesia.‎ Padahal, tidak semua sekolah cocok dengan konsep seperti ini. Jadi, program ini hanya bisa berjalan lancar di sekolah di wilayah perkotaan saja. Justru, untuk wilayah pedesaan konsep seperti ini akan kontraproduktif.

"Jadi, jangan hanya melihat Jakarta. Lihatlah Papua, Kalimantan, atau misalnya Jawa Barat. Pasti konsep seperti ini tak akan semuanya cocok di wilayah-wilayah tersebut‎," seloroh dia.

Untuk Purwakarta, kata dia, mungkin kebijakan ini bisa dituruti. Namun dalam hal ini dirinya sedikit mengkritik. Jadi, seharusnya ‎harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas. Selain itu, konteksnya bagaimana kalau ada daerah yang tidak memiliki fasilitas.

"Kan tidak semuanya daerah bisa mengambil inisiatif-inisiatif seperti itu. Saya yakni, di berbagai daerah banyak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP. Dan ini, sebenarnya rawan gugatan," kata dia.

Jadi, sambung dia, konsep seperti ini kurang tepat. Menurutnya, persoalan pengelolaan sekolah, mekanisme, kemudian jumlah siswa dalam setiap kelas itu tergantung konteks wilayah. Bisa jadi ada sekolah yang satu kelas siswanya 100, kalau di daerah tersebut tidak ada guru dan tidak ada sekolah.

"Idealnya begitu. Jadi kan tergantung kondisi wilayahnya," pungkasnya.

Sumber : okezone.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close