Akhir 2025, Seluruh Warga Sumsel Harus Daftarkan Tanahnya


Arie Perdana Putra 2020-10-15 22:43:25 Palembang 85 kali

PALEMBANG, Kabar28.com,- Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya (MY) mengatakan, presiden telah membagi ribuan hektar sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat mempunyai legalitas mengenai kepemilikan tanahnya.

"Pemerintah sebagai pemegang amanah, terus memperbaiki reforma agraria yang diinginkan, sehingga terus menjadi lebih baik secara bertahap," kata MY saat menghadiri konsultasi publik Sumsel program percepatan reforma agraria (PPRA) bertema "Terpetakannya Potensi Konflik dan Masalah Aspek Lingkungan dan Sosial di Wilayah Kerja PPRA" di Hotel Novotel Palembang, Kamis (15/10/2020).

MY berharap, melalui kegiatan tersebut akan dilakukan pembahasan mengenai proses pemetaan, diskusi terkait permasalahan teknis yang mungkin ditemui di lapangan.

"Guna mewujudkan reforma agraria sehingga didapatkan solusi yang terbaik dan dapat diaplikasikan. Pemetaan dan pembenahan perlu dilakukan, sehingga agraria di Indonesia dan khususnya Sumsel dapat terus menjadi lebih baik," tuturnya.

Sementara itu, Kakanwil BPN Sumsel, Pelopor mengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan percepatan reforma agraria di Sumsel, untuk menjamin peningkatan kesejahteraan. Penerapannya akan memperhatikan aspek -aspek lingkungan dan aspek sosial budaya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

"Percepatan reforma agraria dilakukan untuk menciptakan keadilan agraria di semua level dan sektor pada tingkatan pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat. Diantaranya dengan penyelesaian konflik-konflik, selain itu dengan pembentukan gugus tugas reforma agraria, pemetaan, konsultasi publik. Kita akan mengajak semua pihak untuk menyukseskan kegiatan perceptan pendaftaran tanah diseluruh Sumsel," katanya

Ia menargetkan paling lambat akhir 2025, seluruh masyarakat telah mendaftarkan tanah yang akan terdata dengan sistematis. Sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan ke depannya.

"Selain itu, juga perlu diberikan edukasi pengelolaan tanah bagi pemilik tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan keluarganya," pungkasnya. (ril)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close