Dinilai Berat Sebelah, Buruh Tolak UU Cipta Kerja


Arie Perdana Putra 2020-10-06 15:09:02 Nasional 29 kali

JAKARTA, Kabar28.com,- Walaupun picu banyak protes dan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, pemerintah tetap mengesahkannya menjadi sebuah undang-undang (UU).

Hal ini membuat para buruh dan pekerja berteriak kencang, karena UU Cipta Kerja dinilai berat sebelah, tak membela buruh dan kalangan pekerja.

Beleid dengan tebal 905 halaman ini memang menimbulkan banyak kontroversi hingga jadi perbincangan dan debat panas.

Dari sederetan tuntutan penolakan atas UU Cipta Kerja tersebut pemangkasan uang pesangon dan hari libur serta waktu istirahat menjadi salah satunya.

Seolah tak cukup kurangi hak karyawan dari sisi pengurangan uang pesangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan hak beristirahat dan libur pun bagi pekerja dipangkas.

Dalam draft final UU Cipta Kerja tertuang soal jam kerja dan waktu istirahat pekerja. Ada perbedaan terkait waktu istirahat mingguan yang juga jadi tuntutan buruh.

Seperti sebelumnya, ayat 1 menjelaskan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti.

Ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa waktu istirahat saat jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus.

Waktu istirahat itu tidak termasuk dalam jam kerja. Ketentuan ini sama seperti diatur Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kini yang berbeda dan berubah, adalah istirahat mingguan yang kini hanya ditentukan satu hari saja dalam sepekan.

"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," demikian bunyi ayat 2 huruf (b) di Omnibus Law Cipta Kerja itu.

Artinya, ketentuan itu menghapus aturan UU ketenagakerjaan yang sebelumnya membuka opsi libur dua hari dalam sepekan.

Seperti dalam pasal 79 UU sebelumnya yang menyatakan bahwa masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 hari setelah 6 hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 hari setelah lima hari kerja dalam satu minggu.

Sedangkan terkait cuti, ditetapkan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Pelaksanaan cuti tahunan itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Jika sebelumnya, nilai pesangon adalah sebesar 32 bulan dari nilai upah, kini dipangkas hanya menjadi 25 bulan dari nilai upah.

Dari 25 bulan tersebut, sebanyak 19 bulan dibayarkan pengusaha dan enam bulan dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pemotongan pesangon apakah menjadi kerugian buat pekerja, mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam memberikan pesangon dibandingkan negara lain.

Sebab itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha," ujar Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede, di Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.

Dinilainya pesangon tersebut dianggap masih menguntungkan bagi buruh yang terdampak PHK. Pasalnya, pemerintah juga masih memberikan bantuan sosial bagi korban PHK.

"Bantuan sekarang itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk subsidi gaji, dan bansos lainnya yang akan terus dinaikkan. Sekalipun nanti orang tidak bekerja dan berkurang pesangonya masih ada bansos," jelasnya seperti dikutip dari Warta Ekonomi.

Walau apapun itu alasannya, perubahan ini memicu reaksi kalangan buruh. Mereka berdemonstrasi menolak aturan ini karena dinilai kebijakan itu tak berpihak pada buruh dan pekerja. (pikiranrakyat.com)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close