Kemajuan dan Pembangunan Daerah Harus Segera Dilakukan


Arie Perdana Putra 2020-09-21 22:02:44 Palembang 26 kali

PALEMBANG, Kabar28.com,- Gubernur Sumsel, Herman Deru mengungkapkan, kemajuan dan percepatan pembangunan daerah adalah hal yang tak bisa dipungkiri dan harus segera dilakukan.

“Percepatan pembangunan di daerah utamanya yang telah direncanakan dianggarkan melalui ABPD ini yang dijalankan, dan sudah terencana dengan tepat melalui sinergitas provinsi dan kabupaten/kota," katanya, di Griya Agung, Senin (21/9/2020).

Terkait karet, sambungnya, perlu peningkatan kualitas harga di Sumsel. dan perbaikan kualitas getah karet.  Untuk itu, pihaknya akan membuka akses informasi harga karet terkini. Disamping itu akan diupayakan membuat hilirisasi.

"Dengan membuka seluas luasnya peluang usaha, membuat bantalan rel berbahan baku karet misalnya. Juga pembuatan ban mobil, sepeda motor dan sepeda," jelasnya.

Terkait pembangunan jembatan Bangka Sumatera yang akan diberi nama "Bahtera Sriwijaya" yang menghubungkan Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dengan bentang jembatan sepanjang 13,5 kilometer.

"Titik tapaknya sudah disepakati antara kedua provinsi, yakni di Desa Tanjung Tapa Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI, dan Desa Sebagin, Bangka Selatan.  Direncanakan pada 2024 sudah ada progres pelaksanaan pembangunan," jelasnya.

Untuk penyelesaian sengketa tanah, perlu adanya pendekatan persuasif terhadap masyarakat karena Sumsel dikenal dengan brand zero konflik. Sedangkan pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat, Pemprov Sumsel akan membiayai dari APBD bersinergi dengan BPN Sumsel melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Pensertifikatan tersebut, dimaksudkan sebagai stimulan untuk menganalisasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di tingkat pusat, yang di daerah dapat ditindaklanjuti menjadi Proda," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti menjelaskan, tugas dan fungsi DPD RI yaitu, mengakomodasi aspirasi daerah.

"Sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengembalian keputusan politik, untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah," ujarnya. (ril)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close