Aktivis Perjuangan Minta Kembalikan Hak Masyarakat Labi-Labi


Arie Perdana Putra 2020-02-18 01:25:03 Palembang 59 kali

PALEMBANG, Kabar28.com,- 38 organisasi siap mengawal masalah penggusuran lahan yang terjadi pada masyarakat Labi-Labi dan Taman Murni, Alang Lebar, Palembang.

Hal itu dikatakan Dede Chaniago, Rubi Rudiarta, Yan Coga, dan kawan-kawan saat menggelar jumpa pers, disalah satu cafe Kota Palembang, Senin (17/2/2020).

Dikatakan oleh Dede Chaniago didampingi PPMI Sumsel Charma Afrianto dan kawan-kawan, pihaknya dari Front Perjuangan Aktivis dan Masyarakat melawan penggusuran.

"KRASS, ASB, ALG, LPSB, LIPAN, PPMI Sumsel dan lainnya, menolak apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dimana ada 32 hektar tanah masyarakat di Labi-Labi dan Taman Murni digusur oleh nama pribadi atau dari suatu perusahaan," ujarnya.

Kemudian asal mulanya yakni pada tahun 2003 yang lalu dibuktikan ada 30 orang yang masuk ke dalam tersebut, selanjutnya masyarakat secara bertahap itu masuk kedaerah tersebut dan mengelola tanah tersebut dan itu di jamin oleh Undang-Undang.

"Hasil dari pemetaan kami dari teman-teman yang sekarang mengadvokasi menunjukkan sah disana ada penghidupan, tentang masyarakat yang digusur oleh orang tidak bertanggung jawab atau mau merebut tanah tersebut, dan ini dibuktikan secara real, bahkan diakui melalui adanya pendirian Rukun Tetangga (RT), dan juga ada peribadatan dan lain-lain disana, ini sungguh tidak beradab, karena seharusnya negara berpihak kepada masyarakat yang 400 KK," ungkapnya.

Lanjutnya, artinya ada ribuan jiwa yang tergantung kehidupannya didalamnya. Artinya harus dikembalikan, hentikan soal kriminilisasi terhadap petani. Sekarang bukan saatnya lagi, ketika masyarakat melawan menuntut haknya, dia dikriminilisasi, sudah digusur ditangkap pula.

"Republik ini sudah merdeka sejak lama. Artinya ini sangat memalukan, ketika ini sampai ke dunia Internasional, apalagi ini berada dipusat provinsi Sumatera Selatan yakni dikota Palembang. Jadi kami menuntut, kami meminta kepada negara untuk mengembalikan seluruh tanah masyarakat yang 400 KK yang hari ini digusur," ujarnya.

Ditambahkannya, bebaskan teman-teman petani yang telah dikriminilisasi, karena mereka tidak bersalah, mereka datang kesana untuk menggarap kebunnya, apa salahnya membawa parang atau cangkul untuk membersihkan kebunnya, sudah kriminilisasi yang mengada-ada, hanya karena masyarakat ingin mengambil tanahnya.

"Bahwa perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat didaerah Labi-Labi ini, dia dukung secara sah oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Pancasila Sila kelima, dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 artinya hak kembali sah dan legal bukan ilegal," pungkasnya. (ant)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close