Sri Meliyana: Kebijakan BBPOM Pusat Dijalankan Baik


Arie Perdana Putra 2020-01-31 09:46:42 Palembang 262 kali

PALEMBANG, Kabar28.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapat Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik rombongan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Palembang yang dihadiri oleh Sri Meliyana (Melly) adalah anggota legislatif dari Sumatera Selatan (Sumsel) II dari Fraksi Partai Gererakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sekarang menjadi anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Dikatakan Sri Meliyana (Melly), fokusnya kalau disebut spesifik hanya satu pokok bahasan tentang penindakan, mulai tahun 2018 Deputi baru yakni Deputi penindakan, disana mereka bekerjasama dengan kepolisian, tapi menjadi bagian dari BPOM. Namun di satu sisi lain, BPOM sedang melaksanakan reformasi besar-besaran terhadap peran mereka dalam mengamankan obat dan makanan, ungkapnya. 

Kemudian tujuan kami kesini adalah untuk mengawasi dan mendengarkan apakah semua program yang dicanangkan oleh BPOM pusat dilaksanakan apa tidak diprovinsi Sumsel khususnya dikota Palembang dari berbagai beberapa BBPOM diIndonesia. Kami mendengarkan langsung, apa yang mereka dapat dari kasus-kasus yang ditemukan dilapangan. Dan setiap tahun ada peningkatan, ada yang ditindak lanjuti ada yang dilakukan baik didenda atau ada dipenjara, ujarnya. 

Lanjutnya, kami semua stakeholder  tentang kendala-kendala, upaya BPOM dikota Palembang evektifitasnya meman sedang menunggu untuk payung hukumnya, sedangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) nya sedang dalam bentuk rancangan Undang-Undang (UU) pengawasan obat dan makanan. Untuk kebijakan pusat itu telah dilaksanakan, dan kendalanya jelas, setiap stakeholder menyatakan bahwa kendalanya tidak bisa melakukan tindakan panggil paksa, dan ini bisa dilakukan setelah RUU selesai. Jadi dengan demikian kami akan membahas dari awal lagi, tetapi kerangka sendiri sudah kita pelajari lama, tegasnya.

Ditambahkan oleh Kepala BPOM kota Palembang Dra. Hardaningsih bahwa untuk UU selama ini ada keterbatasan dan kendala dilapangan. Kami semua mengharapkan disahkan atau diterbitkannya UU pengawasan obat dan makanan, disana akan ada penguatan dasar hukum, dasar hukum kami dalam melakukan pengawasan termasuk dalam tindakan tadi, selama ini kami menggunakan UU ada seperti kesehatan, dan UU pangan. UU dikesehatan itu tidak mengatur tentang PPNS, apakah kewenangannya tidak ada aturannya, disana kami merasa ada keterbatasan. Dan hukuman yang paling berat yakni didenda 800 juta itu adalah masalah vaksin. Kami berpesan kepada masyarakat tetap waspada terhadap obat atau makanan yang mereka makan sehari-hari, pungkasnya. (ant)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close