Fahri Bachmid: Ada Multi Tafsir di Perkara Wahyu Setiawan


Arie Perdana Putra 2020-01-14 13:12:37 Palembang 94 kali

Fachri Bahmid

PALEMBANG, Kabar28.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan semakin memanas.

Advokat senior Sumsel, Fahri Bachmid menyebutkan bahwa peristiwa tersebut mempunyai persoalan multi tafsir yang berpotensi menjadi celah untuk dilakukan upaya praperadilan atau upaya hukum lainya.

Dikatakan Fahri Bachmid, sesuai Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) pasal 69D disebutkan bahwa sebelum Dewan Pengawas (DP) terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah.

"Kemudian jika kita implikasi dari peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yuridis apakah tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK pada tanggal 8 - 9 Januari 2020 setelah DP dibentuk secara hukum mempunyai kekuatan mengikat, bahwa hal tersebut sedikit memantik perdebatan yang serius sehingga celah hukum ini dapat digunakan oleh para tersangka untuk mempersoalkan hal ini melalui instrumen ajudikasi ke Pengadilan," katanya, Selasa (14/1/2020).

Jika merujuk pada ketentuan norma pasal 70C UU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan bahwa pasa saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai, harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

"Saya berpendapat ada sedikit persoalan teknis regulasi yang tidak cukup gamblang mengakomodir ketentuan peralihan dalam undang-undang KPK yang baru, sehingga dapat menimbulkan ragam tafsir (multi tafsir)" dan persepsi subjektif dari pihak pihak yang berkepentingan, ungkap pakar hukum dan juga Advokat senior tersebut," jelasnya.

Ditambahkannya, secara gamblang dipaparkan bahwa atas ketidak pastian hukum tersebut maka salah satu langkah serta opsi konstitusional yang harus dilakukan adalah mengajukan upaya judicial review pasal 69D dan pasal 70C UU No. 19/2019 ke Mahkamah Konstitusi.

"Hal ini dilakukan agar MK dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut secara adil, sekaligus dapat memberikan tafsir konstitusional atas masalah tersebut, agar semua produk dari rangkaian tindakan penyidik KPK atas persoalan hukum yang menimpa WS komisioner KPU legitim serta memberikan jaminan kepastian hukum," pungkasnya. (ant)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close