MUI OI Tolak Full Day School


Arie Perdana Putra 2019-06-25 10:13:54 Ogan Ilir 33 kali

Rapat pengurus MUI OI

INDRALAYA, Kabar28.com,- Tak hanya Komisi IV DPRD Ogan Ilir (OI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) OI juga menyikapi wacana full day school yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) OI.

Dalam press releasenya, MUI OI menyampaikan sejumlah poin sehubungan dengan Surat Edaran Kadisdikbud OI Nomor : 420/516/SD/D.Dikbud-Kab.OI/2019 Tanggal 18 Juni 2019 Perihal Pelaksanaan 5 Hari Sekolah (Full Day School) pada tahun pelajaran 2019-2020 yang ditujukan kepada SD Negeri dan Swasta se- OI.

Dalam rapat dewan pimpinan dan dewan pembina MUI Ogan Ilir menyatakan :

1. Bahwa Kebijakan pelaksanaan Full Day School sebagai tindak lanjut Permendikbud No. 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, Pasal 2 Ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana yang ada di dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, karena Permendikbud no. 23 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 12 Juni 2017  tersebut secara otomatis tidak berlaku dengan keluarnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 6 September 2017.

2. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Full Day School tidak diwajibkan sebagaimana tercantum pada Bab II pasal 9 ayat 1 Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. Dan pada Bab II Pasal 9 ayat 2 ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing. serta pada Bab II Pasal 9 ayat 3 point c dan d Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan : kearifan lokal; dan pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

3. Bahwa Kebijakan pelaksanaan Full Day School secara nasional telah mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama dari ormas Islam di tingkat pusat.

4. Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir lebih ada 40 Madrasah Diniyah, 227 Madrasah Diniyah Program Satu Desa Satu Diniyah (PPK Non Formal) dengan jumlah guru 1864 dan jumlah santri 39.000, dan berdasarkan data dari BKPRMI Kabupaten Ogan Ilir setidaknya ada 300 Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) dan 1000 Ustadz/Ustadzah TPA, dan 15.000 santriwan/santriwati TPA, di Kabupaten Ogan Ilir, serta banyaknya Pengajian-pengajian/pendidikan Al Qur’an anak-anak secara tradisional, semua kegiatan tersebut berlangsung di siang hari (ba’da zuhur) sampai sore hari, maka dengan adanya kebijakan pelaksanaan Full Day School yang akan dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2019-2020 di Ogan Ilir akan berdampak pada Eksistensi dan Keberlangsungan kegiatan pendidikan agama tersebut di atas.

Berdasarkan  hal-hal tersebut dan berdasarkan hasil rapat MUI OI pada 24 Juni 2019, MUI OI memberikan pernyataan sikapnya :

1. MENOLAK PELAKSANAAN FULL DAY SCHOOL DI OGAN ILIR khususnya pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar.

2. Mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk memperkuat Madrasah Diniyah, TPA, Pengajian Al Qur’an Tradisional yang telah ada serta memfasilitasi pendirian Madrasah Diniyah bagi desa yang belum ada madrasah diniyahnya dengan melibatkan pihak-pihak yang betul-betul berkopetent pada bidangnya terutama ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, Praktisi-Praktisi Pendidikan Agama di Kabupaten Ogan Ilir.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ogan Ilir senantiasa bersedia untuk ikut berkontribusi bersama pemerintah dan pihak terkait untuk memajukan kegiatan keagamaan di Kabupaten Ogan Ilir.

Sekretaris MUI OI, A. Syarif berharap agar Pemkab OI lebih fokus kepada pemberdayaan dan penguatan program satu desa satu madrasah diniyah, terlebih diniyah yang sudah berdiri lama sebelum adanya program.

"Bukan malahan memberlakukan full day school yang tidak berdasarkan pada landasan yuridis yang benar, yaitu perpres no. 87 tahun 2017 serta tidak sejalan dengan isi perpres tersebut, bahkan malahan di tingkat regional kabupaten Ogan Ilir bertolak belakang dengan kebijakan bupati satu desa satu madrasah diniyah," katanya. (red)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close