Pernyataan Sikap Aliansi Pemuda Peduli Palembang 


Arie Perdana Putra 2019-05-17 15:45:36 Palembang 26 kali

PALEMBANG, Kabar28.com,- Pada hakikatnya Pemerintah berkewajiban penuh untuk membawa rakyat menuju kehidupan yang adil makmur, sejahtera sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Komitmen ini harus menjadi pedoman bagi semua aparatur pemerintah didalam menjalankan sistem pemerintahan, baik dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk tentunya Pemerintah Kota Palembang demikian saat digelar unjuk rasa dihalaman kantor Walikota Palembang, Jumat (17/5/2019).


Dikatakan oleh Koordinator Aksi Rubi dan Rubben dalam oraksinya kita hari ini menyampaikan kepada pemerintah kota Palembang, mengambil sebuah kebijakan, apalagi jika hal ini berimplikasi terhadap kepentingan hajat hidup masyarakat luas, maka kebijakan tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, transparansi, kehati-hatian, bijaksana, dan yang terpenting Pro Rakyat. Namun apa yang lacur, kebijakan Pemerintah Kota Palembang membuat produk hukum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat telah menimbulkan rasa ketidak adilan serta hilangnya kepekaan (sensitifitas) pihak Pemerintah Kota terhadap berbagai kesulitan ekonomi masyarakat saat ini. Kenaikan tarif PBB (dalam bahasa walikota "penyesuaian”) adalah bentuk sikap arogansi serta kesewenang-wenangan rezim penguasa terhadap rakyatnya, mengeksploitasi ke-awaman masyarakat terhadap hak azazi dan hak mendapat perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah kepada mereka, bahkan rakyat menjadi bulan-bulanan eksperimen kebijakan pemerintah kota yang berbungkus "target peningkatan PAD", ujarnya. 


Sungguh langkah kebijakan yang kontra produktif: miskin kreatifitas, dan otoriter, yang justru bisa memicu kemarahan rakyat secara massif, jika terjadi pembiaran terhadap kebijakan yang sangat tidak populis ini. Seakan akan beban pembangunan sematamata bertumpu pada pajak yang harus dipikul oleh rakyat. Padahal dengan status kota internasional, seharusnya ruang pendapatan daerah dapat lebih di optimalkan dengan menarik berbagai investasi dan jasa bukan hanya dari pihak swasta yang berskala nasional dan multi nasional, bahkan internasional sesuai dengan visi Palembang Emas Darussalam 2023. Atas kondisi yang memprihatinkan serta meresahkan rakyat ini, maka kami dari Aliansi Pemuda Peduli PALEMBANG (AP3) secara tegas menyatakan sikap sebagai berikut menolak dengan tegas kebijakan pemerintah kota menaikkan tarif PBB yang didasarkan pada perhitungan NJOP yang tidak rasional, ungkapnya. 

 

Menuntut janji kampanye Harnojoyo Fitrianti yang akan memimpin dengan kebijakan yang Pro Rakyat dalam era pemerintahan 2018-2023. Mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk membatalkan penetapan penyesuaian (kenaikan) tarif PBB serta mengembalikan hak wajib pajak yang telah terlanjur disetor berdasarkan kebijakan tersebut, dan jika hal ini tidak mendapat tanggapan yang positif maka kami mendesak DPRD Kota Palembang untuk segera melakukan Sidang Paripurna DPRD Kota Palembang dengan menggunakan hak interpelasi. Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat sebagai wujud rasa tanggung jawab dan kesadaran kami sebagai warga negara dan lebih khusus sebagai warha masyarakat kota Palembang, untuk mengawal berlangsungnya Pemerintahan yang bersih, berwibawa, berkeadilan dan pro rakyat, tegasnya.


Perwakilan dari pemerintah kota Palembang Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemkot Palembang H. Sulaiman Amin bahwa sejak diserahkan tahun 2015 penyesuaian NJOP dikota Palembang belum dilakukan oleh pemerintah kota Palembang, ditahun 2019 dalam rangka optimalisasi PAD, maka salah satu sektornya adalah PBB, pengenaan ini supaya adanya azas keadilan, pemerintahan kota dalam hal ini kebijakan dari Walikota Palembang, NJOP senilai 300 juta kebawah maka akan digratiskan. Sisanya objek pajaknya akan disesuaikan, tetapi semuanya tidak dikenakan 100 persen NJOP dikenakan, hanya tiga persen saja. Sasaran kita tempat usaha, seperti di pabrik, dan lainnya inilah upaya kita. Bagi ada masyarakat keberatan silahkan tidak ke Badan Pengeluaran Pajak Daerah, nanti disana ada formulir tersendiri tentunya dengan ada alasan yang jelas, nanti akan ada kebijakan dari pemerintah namun tentunya melalui tinjauan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tersebut dan mengenai lainnya, pungkasnya. (ant)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close