Erwin Sani: Penanggulangan Kemiskinan Merupakan Agenda Utama Pemerintah


Arie Perdana Putra 2019-05-09 21:42:21 Ogan Ilir 38 kali

INDRALAYA, Kabar28.com,- 23 peserta mengikuti Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Ogan Ilir, di Aula Kantor Camat Tanjung Raja, Kamis (9/5/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 15 desa, 4 kelurahan, 1 Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 3 orang pengolah data atau operator.

Camat Tanjung Raja, Erwin Sani mengatakan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin dan rentan miskin merupakan salah satu agenda utama pemerintah.

"Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka untuk itu diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat," katanya.

Karena itu, sambungnya, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial berskala nasional, yang menyasar 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah.

“Seperti program beras sejahtera, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ujarnya.

Sejalan dengan program ini pula, lanjutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menetapkan peraturan tentang pedoman umum verifikasi dan validasi  basis data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 tahun 2017.

"Dalam Permensos tersebut menyebutkan tentang fakir miskin maupun orang tidak mampu, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya atau keluarganya. Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian, gaji, atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun tidak mampu membayar iuran bagi diri dan keluarganya,” bebernya.

Terpisah Supervisor Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS NG) Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, Weni Silfiah mengharapkan melalui kegiatan Bimtek ini akan memberikan pemahaman kepada petugas yang nantinya akan melaksanakan proses verifikasi dan validasi BDT.

"Kami berharap dengan bimtek ini nantinya dapat menghasilkan Data Penerima Manfaat (DPM) yang valid, tepat sasaran dan tepat waktu," harapnya. (drs)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close