Mawardi Wanti-wanti Daerah dengan Nilai Kepatuhan Merah


Arie Perdana Putra 2019-02-07 22:59:58 Palembang 48 kali

PALEMBANG, Kabar28.com,- Dalam rangka penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel, Ombudsman Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumsel menyerahkan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota tahun 2019, Kamis (7/2/2019), di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menuturkan, bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Bupati/Walikota se- Sumsel telah menandatangani kesepakatan target kedepan selain meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumsel yang saat ini sekitar 12, 8 %.

"Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tidak menutup kemungkinan masyarakat masih ada yang kurang mampu, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya dikuasai oleh golongan atas, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak bagi angka kemiskinan di Sumsel," katanya.

Lanjutnya, justru kadang-kadang daerah yang kaya Sumber daya alam (SDA) belum tentu masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan daerah dengan SDA yang terbatas, oleh sebab itu sekarang Saya mengajak Bupati/ Walikota kita mulai merumuskan bersama program-program selain untuk pelayanan publik juga mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel. 

"Kenapa kami sampaikan demikian karena menurut kami berdasarkan Undang-Undang yang ada tugas kepala daerah itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya," ujarnya. 

Mawardi menghimbau kepada Kabupaten/Kota yang masih mendapat Nilai Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dan Kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan rendah (Zona Merah) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang. 

"Saya juga mengucapkan apresiasi kepada Kabupaten mendapat Nilai Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) yaitu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir semoga di masa-masa yang akan datang tetap ditingkatkan dan dipertahankan pelayanan prima kepada masyarakat," pungkasnya 

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota se- Sumsel berkenaan dengan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik menentukan korupsi, kolusi dan nepotisme di suatu daerah. 

"Ketika negara dengan pelayanan publiknya baik dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah, sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi pasti pelayanan publiknya tidak baik.Kita semua berdoa semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan publik," jelasnya 

Untuk diketahui, 7 Kabupaten/ kota yang disurvey oleh Ombudsman antaralain Kabupaten OKI yang telah dinilai sejak 2016 terus berbenah mendapat peringkat hijau dengan nilai 84,14. Musi Banyuasin kategori zona kuning, Lahat mendapat zona kuning, Prabumulih kategori kuning, OKU kategori kuning, Kota Pagaralam kategori merah dan Muara Enim kategori merah. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close