Hindari Penyelewengan Dana Desa, Kemendes PDTT Bentuk Satgas


Arie Perdana Putra 2019-02-04 16:26:31 Palembang 58 kali

PALEMBANG, Kabar28.com,- Guna menghindari penyelewengan dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas), dan masyarakat bisa menghubungi call center. Hal itu dikatakan Direktur Pengolahan, Penyediaan Informasi Komunikasi dan Informasi Kemendes PDTT RI, Siti Meiningsih saat menghadiri Dialog Nasional yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9, di Griya Agung, Senin (4/2/2019). "Dana Desa adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa agar semakin sejahtera. Hasil survei yang dilakukan BPS, juga menunjukkan terjadi pengurangan desa tertinggal dari tahun 2014 sebanyak 19.750 desa, menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 (BPS, 2018). Lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,14%) dan berada di atas rata-rata nasional (5,17%). "Data tersebut menunjukkan pembangunan di Sumatera Selatan berkembang cukup baik dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat. Berbagai program di bidang bantuan sosial pun telah dikucurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu lndonesia Pintar (KIP) serta Dana Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai Rp190 triliun, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (Kemendes)," ujarnya. "Hal ini dicapai antara lain dengan membangun jalan desa dan jembatan desa untuk membuka keterisolasian, membangun embung, irigasi, serta pasar dan BUMDES untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa, serta drainase, saluran air bersih, Polindes, dan MCK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tentunya dilakukan dengan bersama dengan pendamping desa," pungkasnya. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, pihaknya melihat pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejehtarakan masyarakat desa dengan menyalurkan dana desa awalnya Rp 20,67 triliun, dan Dana 82,72 persen yang terserap. Namun komitmen presiden tidak berkurang, bahkan Pemerintah terus menaikkan dana desa. "Dana desa ini untuk membangunan desaJumlah 74.957 desa di indonesia. Dana desa dikucurkan, karena lemahnya infrastrktur di pedesaan. Lemahnya sarana sosial dasar, sehingga untuk pemberdayaan masyarakat desa," bebernya. Kemudian, sambungnya, Kemendes PDTT mengeluarkan Permendes No 4 Tahun 2017 yang berisi tentang perubahan atas permendesa no 22 Tahun 2016. "Perubahan ini menekankan pada penetapan prioritas penggunaan dana desa. Yakni prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang," ungkapnya. Ditambahkan oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya, tingkat kemiskinan di Sumsel masih 12,8 persen. Padahal ada dana desa. Dalam pengelolaan dana desa adalah padat karya diutamakan. "Kami sudah berkomitmen mengurangi kemisikinan satu digit atau sekitar 3 persen. Menurunkan kemiskinan itu tidak gampang. Untuk diprovinsi sumsel yang menikmati ekonomi itu golongan menengah ke atas," ujarnya. Lanjutnya, setelah dievalusi daerah pertanian itu lebih baik perekonomiannya. Namun daerah yang banyak migas justru miskin. "Anggaran 2019 kami arahkan ke infrastruktur desa. 2019 dana infrastruktur hampir Rp 1,5 triliun. Bahkan, kita akan bantu kabupaten dan kota dengan total anggaran Rp 500 miliar untuk infrastkruktur," tandasnya. (ant)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close