Warga Merapi Area Minta DPRD Lahat Lakukan PAW Sesuai Prosedur


Arie Perdana Putra 2019-01-28 20:08:36 Lahat 30 kali

LAHAT, Kabar28.com,- Ratusan warga Merapi Area yang terdiri dari Merapi Barat, Selatan dan Timur mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, untuk menolak proses Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 38/KPTS/I/2019, tentang peresmian pemberhentian Hudson Arpan dan peresmian pengangkatan Agusriansyah sebagai anggota DPRD Lahat masa jabatan 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berdasarkan daftar pencalonan dari daerah pemilihan Lahat II tahun 2014-2019 adalah, Hudson Arfan, Lukman, Helfeni Reza, HM Suparman dan Kaitannya Sauputri.

Ketua Ikatan Masyarakat Merapi Bersatu (IMMB), Lukman menjelaskan, nama Agusriansyah tidak terdaftar di daerah pemilihan Merapi.

"Kami sebagai masyarakat Merapi Area menolak proses PAW dari PPP saudara Hudson Arpan digantikan oleh Agusriansyah, karena Agusriansyah adalah calon legislatif dari daerah pemilihan Lahat I, bukan mewakili aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan Lahat II," katanya.

Dilanjutkannya, pihaknya mengharapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mencabut surat keputusan tersebut, agar menciptakan masyarakat Merapi Area yang kondusif karena telah diciderai oleh kepentingan politik, dan SK Gubernur Sumatera Selatan telah bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 197 (2), pasal 98 dan junto 113.

"Kami sampaikan kepada Ketua DPRD Lahat untuk tidak melakukan musyawarah dalam rangka proses PAW tersebut karena bertentangan dengan undang-undang. Kepada KPUD Lahat untuk menyampaikan nama PAW berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Apabila Gubernur Sumatera Selatan tidak mencabut surat keputusan ini dan Ketua DPRD tetap mengadakan musyawarah proses PAW, maka kami masyarakat Merapi Area akan mengadakan aksi serupa yang lebih besar lagi," terangnya.

Keetua DPRD Lahat Samarudin berjanji akan melaksanakan proses PAW sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Kita akan menindaklanjuti apa yang kalian sampaikan hari ini, dan akan kami laksanakan sesuai dengan undang-undang," terangnya.

Hudson Arpan selaku anggota DPRD yang di PAW menjelaskan melalui telepon, dirinya tidak tersangkut paut dalam aksi tersebut, dan dirinya tidak mengakomodir sama sekali.

"Demo yang mereka lakukan murni dari masyarakat Merapi, mereka menuntut agar DPRD Lahat dapat menjalankan tugas PAW sesuai dengan undang-undang," terangnya.

Salah satu anggota massa, Angga mengaku dirinya sama sekali tidak menerima imbalan apapun karena aksi tersebut murni menuntut hak warga Merapi, yang menginginkan PAW Hudson Arpan adalah warga Merapi bukan dari dapil lain.

"Kami ingin PAW berasal dari dapil, karena jika diganti dari dapil lain bagaimana mereka mengurusi kami di Merapi, sedang wakil dari Merapi saja belum tentu peduli dengan nasib kami, untuk itu kami minta kepada Ketua DPRD menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang," jelasnya. (jum)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close