Perizinan di OKI Semakin Mudah dengan OSS


Arie Perdana Putra 2018-12-04 16:00:31 Ogan Komering Ilir 42 kali

Launching OSS

KAYU AGUNG, Kabar28.com,- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melaunching layanan perizinan usaha Online Single Submission (OSS).

Kepala DPMPTSP Kabupaten OKI, Asmar Wijaya mengatakan, launching ini sebagai tanda kesiapan Pemkab OKI untuk menerapkan perizinan secara online melalui OSS.

"Kita ingin memberi kemudahan dalam hal perizininan. Ingin ajukan perizinan di OKI cukup klik tidak perlu datang ke Kayuagung," katanya saat launching sistem perizinan online di Kantor DPMPTS Kabupaten OKI, Selasa, (4/12/2018).

Menurut Asmar, sebelum diresmikan OSS telah melayani lebih dari 200 perizinan. Bahkan untuk memberikan layanan primaDPMPTSP OKI memiliki trobosan layanan Service on the Spot (SOS).

“Sistem ini sudah kami laksanakan sebelumnya namun setiap sistem pasti ada kendalanya apalagi menyangkut geografis OKI yang luas. Untuk itu kita miliki produk layanan perizinan on the spot (SOS) dimana petugas yang mendatangi masyarakat yang ingin membuat izin,” ungkapnya.

Bupati OKI, H. Iskandar menyambut baik peningkatan pelayanan publik di DPMPTSP OKI. Menurut Iskandar pemerintah sudah seharusnya mengembangkan layanan publik mengingat tuntutan masyarakat semakin tinggi.

“Perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Kita tentu harus bergegas tidak boleh tertinggal. Untuk itu saya mengapresiasi langkah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang telah menerapkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik,” tukasnya.

Iskandar juga mengingatkan, di balik kecanggihan teknologi informasi ada manusia, ada SDM. Oleh karena itu, Saya meminta pelaksanaan sistem ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM kita agar lebih tanggap, lebih responsif.

"Saya berharap dengan semakin mudahnya layanan perizinan, masyarakat akan taat pada aturan. Sehingga setiap masyarakat yang tidak menempuh perizinan, pemerintah berhak untuk melakukan penertiban. (rel)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close