Tolak Relokasi, Ratusan Pedagang Mengadu Ke DPRD Prabumulih


Arie Perdana Putra 2018-11-26 20:20:04 Prabumulih 133 kali

Ratusan pedagang saat melakukan demonstrasi

PRABUMULIH, Kabar28.com,- Buntut dari penolakan proses relokasi, ratusan pedagang di pasar Kota Prabumulih melakukan demo. Mereka mendesak pemerintah dan pihak terkait meninjau ulang atau mengevaluasi kelayakan bangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) II Kota Prabumulih. 

Ratusan pedagang itu melakukan orasi mulai dari depan gedung PTM II dan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke kantor DPRD Kota Prabumulih, Senin (26/11/2018). 

Dalam orasinya mereka juga menuntut terkait kecilnya lapak dan kios yang disediakan di bangunan PTM II, pedagang menilai hal itu tidak sesuai dengan perjanjian pemerintah yang telah disepakati sebelumnya. 

Pada awal dibangun gedung PTM II akan dimuat sekitar 700 pedagang, namun kenyataannya setelah selesai dibangun pemerintah menetapkan jumlah yang jauh melebihi kapasitas bangunan hingga 1.900 pedagang. 

Pedagang menilai bangunan gedung PTM II tidak mampu untuk menampung jumlah tersebut, mereka menilai hal-hal itu akibat adanya dugaan jual beli lapak atau kios yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Ketua Komunitas Pedagang Kota Prabumulih, Richard mengatakan, akan terus melakukan perlawanan hingga pemerintah dan pihak terkait memberikan solusi yang tepat. "Kami meminta relokasi ini ditunda, hingga ada kebijakan yang tepat untuk para pedagang," katanya.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ahmad Palo mengatakan, telah sepakat bersama pemerintah untuk menunda relokasi itu dan segera membangun tempat baru guna menampung jumlah pedagang yang mencapai 1.900 lebih tersebut.

"Kami sepakat untuk meunda relokasi itu, dan nanti pada 2019 akan dibangun tempat khusus pedagang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lokasi pembangunan itu bertempat di eks terminal pasar Kota Prabumulih," katanya. 

Sementara itu terkait uji kelayakan bangunan PTM II, hingga saat DPRD masih menunggu hasil tersebut. "Terkait hal itu ada pihak lain yang lebih berwenang untuk mengevaluasi kelayakan tersebut, tentu kami tunggu hasilnya," pungkasnya. (old)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close