DPRD OI Bakal Lakukan Mosi tak Percaya kepada Kadis PUPR


Arie Perdana Putra 2018-11-23 15:05:05 Ogan Ilir 137 kali

Asisten II didampingi Ketua DPRD OI dan Ketua Komisi III

INDRALAYA, Kabar28.com,- Surat pimpinan DPRD Ogan Ilir prihal permintaan dokumen data proyek infrastruktur jalan, diduga tak ditanggapi serius oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Azas surat permintaan dokumen proyek tersebut menindak lanjuti aksi demo Gerakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumsel pada Senin, 19 November 2018 lalu. Dimana, Ketua Aksi Sobirin mendesak anggota DPRD untuk melaksanakan Tupoksi sebagai wakil rakyat dalam pengawasan terhadap anggaran termasuk pengawasan terhadap sejumlah pekerjaan proyek bernilai puluhan milyar yang diduga bermasalah secara teknis dan administrasi.

Atas dasar permintaan dari GPPMPS itu, Ketua DPRD melayangkan surat permintaan dokumen kepada Dinas PUPR, empat hari berselang tak kunjung datang. Hal ini terungkap dalam sidang paripurna pandangan fraksi tentang APBD, Jum’at (23/11/2018.

Ketua DPRD Ogan Ilir, Endang PU Ishak mengatakan pihak PUPR belum juga memberikan dokumen proyek yang diminta. “Tak ada respon dan tanggapan terhadap surat permintaan DPRD merupakan aksi pelecehan terhadap institusi,'' katanya.

Jika pekan depan pihaknya masih belum menerima dokumen yang diminta, Endang meng ultimatum akan melakukan mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas PUPR, Junni Eddy.

”Jika dokumen itu tidak juga diberikan Dinas PUPR, kami akan melakukan mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas PUPR. Tapi setelah surat kedua dikirim. ini merupakan pelecehan terhadap institusi.” ujarnya.

Ketua Komisi III, Afrizal mengungkapkan, Dinas PUPR dirasa sulit diajak berkomunikasi terlebih berkordinasi terkait program pembangunan.

”Hanya pak Sekretaris Dinas yang bisa diajak komunikasi itupun harus menunggu izin dari kepala dinas. Apalagi hal-hal terkait program dan bersifat prinsip. Tak ada yang bisa diajak berkoordinasi di dinas itu (PUPR.Red),'' tandasnya.

Bicara permintaan surat, sambung Afrizal, DPRD butuh dokumen data untuk pengawasan di lokasi proyek yang kata GPPMPS diduga bermasalah secara teknis.

”Kalau langsung ke lokasi tanpa dokumen seperti RAB kan susah juga. Kita perlu itu untuk menyesuaikan seperti apa dokumen dan fakta di lapangan,'' ujarnya.

Sebelumnya, puluhan orang yang menamakan diri Gerakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumsel berorasi di depan Gedung DPRD Ogan Ilir, Senin (19/11/2018). Mereka menuntut anggota DPRD Ogan Ilir untuk menjalankan Tupoksi pengawasan sejumlah proyek APBD/APBN yang di duga bermasalah secara teknis dan administrasi.

Menurut Kordinator Aksi, Sobirin, kontraktor jalan diduga bekerja asal-asalan guna mengeruk keuntungan pribadi tanpa mengutamakan kualitas bangunan. Seperti peningkatan jalan ruas Simpang Sunur tahun 2018 senilai Rp8,8 Milyar dan pembangunan jalan cor ruang Simpang Tasik-pelabuhan Dalam tahun 2018 senilai Rp17.9 Milyar

”Kami meminta Kejaksaan Ogan Ilir untuk melakukan investigasi dilapangan dan kami berharap kepada DPRD Ogan Ilir untuk melakukan fungsinya sebagai DPRD,'' ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD OI Afrizal mengatakan, nantinya komisi III siap membeberkan hasil pengawasan terhadap persoalan proyek pembangunan jalan yang di sampaikan GPPMPS.

”Dalam waktu dekat kami akan expose hasil pengawasan apapun itu. Kalaupun hasil pengawasan mendapati proyek tersebut tidak sesuai secara kualitas dan ter indikasi tidak sesuai RAB itu juga yang akan kita sampaikan,” ujarnya

Ketua DPRD Ogan Ilir, Endang PU Ishak, mengatakan, kepada perwakilan GPPMPS akan memanggil Dinas PUPR terkait adminitrasi 2 kontraktor pemenang proyek.

”Pihak PUPR akan kita mintai penjelasan terkait administrasi pemenang tender. Akan dijadwalkan. Kami minta Komisi III agar meminta data proyek dari dinas terkait, saya akan ikut ke lokasi proyek,” ungkapnya. (app)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close