LPPAT Ingin Keadilan di Dalam Polemik yang Dihadapinya


Arie Perdana Putra 2018-11-10 21:22:14 Palembang 146 kali

Pengurus LPPAT

PALEMBANG, Kabar28.com,- Yayasan Pengembangan Hukum Phakar (Phakar Foundation) bersama dengan MKN Mandiri melaksanakan diskusi ilmiah mengenai Era Baru atas terkabulkannya gugatan perkumpulan/organisasi setelah Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikota Makasar pada bulan Juni 2018 yang dilaksanakan disalah satu rumah makan arah bandara yang dihadiri oleh team advokasi Jauhari dan Koordinator penggugat Tagor Simanjuntak dan rekan-rekan hari ini, Sabtu (10/11/2018).

Dikatakan oleh Ketua Pelaksana Diskusi Ilmiah Ippat Zulkifli Rassy bahwa hari ini kita melaksanakan diskusi ilmiah dengan rekan-rekan yang ada diprovinsi Sumatera Selatan khususnya dikota Palembang mengenai hasil yang terjadi di Makasar pada bulan Juni 2018 bahwa yang menjadi pimpinan sidang adalah presidium kongres itu sendiri ketua-ketua ada 34 Pengurus Wilayah seluruh Indonesia mereka inilah yang menjadi pimpinan sidang, dan tidak mungkin mereka akan menolak karena itu hasil dari keputusan mereka, mungkin ada apa mengambil keputusan seperti itu, masalah untuk mediasi sampai detik ini tidak ada itikad baik untuk bermediasi, dari kita sebenarnya sudah membuka diri sidang pertama mereka tidak hadir kalau mereka datang bisa dimediasi oleh pengadilan diJakarta, kita harapkan kalau bisa diselesaikan diluar pengadilan, malah ada kesannya sedikit arogan, selalu dipersepsikan seperti itu, kita ingin kembalikan prosesnya, ungkapnya.

Kemudian menurut Koordinator Penggugat Tagor Simanjuntak bahwa syarat akan kepentingannya atas penyelenggara diadakan secara sistematis, teragonisir dan bersifat masif, kita datang kesana layaknya event organisasi, gejala-gejala proses awal, tengah, dan akhir tidak sesuai SOPnya untuk, pencalonan untuk ketua itu ada pengklasifikasikannya yang terdiri dari anggota biasa, dan luar biasa. Untuk memperoleh hak untuk sistemnya berjenjang, pra kongres, menetapkan calon ketua yang terpilih, minimal harus 11 pengurus wilayah untuk menjadi ketua umum, ketua umum yang maju aturan 5 namun 1 yang mundur. berebut banyak hal yang menyimpang waktu pendaftarannya harua limit waktunya melalui online. Registrasi daftar pemilih tetap, tanpa ada sekitar 300 pengamanan, kita beranggapan bahwa keamanan itu untum lingkungan sekitar, ini tidak suasana agak tegang, begitu ada gerakan yang ingin memprotes, kongkangan senjata sudah ada, tidak tersalurkan, dengan entengnya memutuskan ketua umum, walaupun tidak sesuaikan dengan aturan yang AD/ART dari Ippat itu sendiri, tegasnya.

Ditambahkan oleh team kuasa hukum Ippat Jauhari mengatakan jangan sampai ada proses gugat menggugat, membuka untuk bisa kepentingan agar memperbaiki lembaga ini cara-cara pengadilan, harus ada penyelesaiannya permasalahan antara anggota dan pengurus, yang diterapkan, pengadilan terakhir ketertidak pilihan atau yang lainnya atau kehendak anggota dibeberapa wilayah Salatiga, Banten, dan lainnya, mereka melihat kongres yang dijalankan ruang aspirasi terhadap nakhoda pelaksana, atau cara untuk bisa memperbaiki, langkah kita sudah akan memastikan oleh presidium, yang namanya Ippat harus mempunyai langkah serta instruksi demi daripada eksistensi dari Ippat itu sendiri, majelis pengawas bisa melakukan teguran-teguran kepada Ippat, agar tidak terkurangi atas eksistensinya, semaksimalkan untuk untuk bisa mengakomodir permintaan yang ingin bertemu, untuk pihak sebelah ingin bertemu, pungkasnya. (ant)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close