Indonesia jangan Terjebak Euforia Asian Games 2018
TK IT Al Khoir Palembani Usung Pendidikan Islami
Amien Rais Minta Jokowi Pecat Tito Karnavian
Arie Perdana Putra 2018-10-10 16:25:44 Nasional 86 kali
JAKARTA, Kabar28.com,- Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN Amien Rais meminta agar Jenderal Tito Karnavian dipecat dari jabatan Kapolri. Apa tanggapan Presiden Joko Widodo?
Jokowi awalnya ditanyai mengenai hasil investigasi Indonesialeaks, dimana ditemukan dugaan rusaknya alat bukti oleh penyidik di KPK. Terkait kasus itu, Jokowi tak mau bicara lebih jauh. Dia mengatakan hal itu baru dugaan. Dia juga menegaskan tidak mau ikut campur masalah hukum itu.
"Kan baru dugaan. Saya nggak mau intervensi, nggak mau ikut campur wilayah hukum," kata Jokowi saat ditemui di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).
Jokowi sendiri mengaku sering bertemu dengan Tito. Namun dia mengaku belum mengkonfirmasi hal itu, karena kasus yang dialamatkan ke Tito baru sekedar dugaan. "Biasa bertemu, nggak sekali dua kali," katanya.
Terkait dengan adanya permintaan agar Tito dipecat, termasuk dari Amien Rais, Jokowi menilai desakan itu biasa saja. "Desakan ya biasa saja," katanya.
Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN Amien Rais memenuhi panggilan polisi sebagai saksi untuk tersangka hoax dan keonaran Ratna Sarumpaet. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Amien minta agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dipecat.
"Anda semua ingin tahu, saya nggak akan perpanjang. Saya minta Pak Jokowi agar Pak Kapolri Tito Karnavian dicopot," ujar Amien di Mapolda Metro Jaya.
Amien menyatakan itu sesaat sebelum masuk ke ruang Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Amien tidak menjelaskan panjang lebar alasan dia meminta Tito dicopot. Dia hanya menunjukkan lembaran koran nasional.
Saya yakin stok kepemimpinan Polri yang jujur mengabdi ke bangsa dan negara banyak. Kita cinta polisi," tuturnya.
Terkait dengan temuan Indoleaks tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut pengawas internal sudah memeriksa kamera CCTV yang merekam dugaan perusakan barang bukti oleh 2 mantan penyidik KPK. Menurut Agus, dugaan perusakan barang bukti itu tidak terekam kamera CCTV.
"Itu peristiwanya sudah lebih 1 tahun, pengawas internal sudah memeriksa kamera, kamera memang terekam tapi secara ... adanya penyobekan tidak terlihat di kamera itu," ujar Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Agus menyebut sempat terjadi perdebatan saat itu berkaitan dengan sanksi bagi kedua mantan penyidik itu. Dalam waktu bersamaan, Agus menyebut ada penarikan kedua mantan penyidik itu dari Polri. Terlepas dari itu, Agus mengatakan akan ada pengecekan lagi.
"Coba nanti kita lihat, tapi sebetulnya kalau kita lihat ini kan mirip dengan itunya, pembuktiannya susah, Anda ingat nggak seperti peristiwa waktu Pak Nazaruddin itu ya dulu. Itu kan dulu kan ada catatan dari Yulianis juga kan. Ini siapa yang menerima ini, itu kan pembuktiannya susah, begitu orangnya ngomong, 'Saya nggak nerima', tidak ada bukti yang lain, apa yang mau kita pakai," ucap Agus.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamarta menyebut urusan itu sudah diselesaikan pada tahun lalu. Dia mengaku bahkan memeriksa langsung Basuki.
"Itu kan tahun 2017 dan kita sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Pak Basukinya langsung. Sumbernya dari mana? Pak Basuki. Kita tanya langsung ke Pak Basuki apakah dia benar pernah memberikan apa yang tercatat dalam buku merah. Jawaban Pak Basuki apa? Tidak pernah. That's it. Selesai. Kalau sunbernya aja bilang tidak pernah, masa kita harus bilang 'ada'," ujar Adi.
Soal dugaan perusakan buku itu, Adi mengatakan bila buku itu dijadikan barang bukti di pengadilan dan tidak menjadi masalah. "Sekarang buku merah merah itu dijadikan barang bukti lho di pengadilan. Nggak ada apa-apa kan? Berjalan lancar aja pengadilan itu. Benar nggak?" imbuh Adi.
"Itu peristiwanya sudah lebih 1 tahun, pengawas internal sudah memeriksa kamera, kamera memang terekam tapi secara ... adanya penyobekan tidak terlihat di kamera itu," ujar Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Agus menyebut sempat terjadi perdebatan saat itu berkaitan dengan sanksi bagi kedua mantan penyidik itu. Dalam waktu bersamaan, Agus menyebut ada penarikan kedua mantan penyidik itu dari Polri. Terlepas dari itu, Agus mengatakan akan ada pengecekan lagi.
"Coba nanti kita lihat, tapi sebetulnya kalau kita lihat ini kan mirip dengan itunya, pembuktiannya susah, Anda ingat nggak seperti peristiwa waktu Pak Nazaruddin itu ya dulu. Itu kan dulu kan ada catatan dari Yulianis juga kan. Ini siapa yang menerima ini, itu kan pembuktiannya susah, begitu orangnya ngomong, 'Saya nggak nerima', tidak ada bukti yang lain, apa yang mau kita pakai," ucap Agus.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamarta menyebut urusan itu sudah diselesaikan pada tahun lalu. Dia mengaku bahkan memeriksa langsung Basuki.
"Itu kan tahun 2017 dan kita sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Pak Basukinya langsung. Sumbernya dari mana? Pak Basuki. Kita tanya langsung ke Pak Basuki apakah dia benar pernah memberikan apa yang tercatat dalam buku merah. Jawaban Pak Basuki apa? Tidak pernah. That's it. Selesai. Kalau sunbernya aja bilang tidak pernah, masa kita harus bilang 'ada'," ujar Adi.
Soal dugaan perusakan buku itu, Adi mengatakan bila buku itu dijadikan barang bukti di pengadilan dan tidak menjadi masalah. "Sekarang buku merah merah itu dijadikan barang bukti lho di pengadilan. Nggak ada apa-apa kan? Berjalan lancar aja pengadilan itu. Benar nggak?" imbuh Adi.
sumber: detik.com
