Walhi Berharap Keberpihakan Pemerintah Dalam Kasus Lahan


Arie Perdana Putra 2018-10-08 17:03:03 Palembang 42 kali

Massa Walhi saat menggelar aksi

PALEMBANG, Kabar28.com,- Beberapa konflik terkait masalah lahan masih mewarnai Sumsel. Sedikitnya, ada 3 Kabupaten di Sumsel yang bermasalah dalam pengelolaan lahan. Konflik lahan ini sebetulnya sudah berlangsung lama.

Ribuan penduduk di kawasan tersebut terkena dampaknya diharapkan dengan pemerintah yang baru dapat memberikan angin segar dan menyelesaikan masalah yang ada serta mencegah konflik yang serupa dapat timbul.

Koordinator Aksi Damai Walhi, Febri mengatakan, akan menggelar aksi di ATR/ BPN dalam memperingati hari tani. Sebab ada beberapa desa yang terjadi konflik di 3 kabupaten, yakni Musi Rawas, MUBA dan OKI.

Lebih jauh ia menjelaskan, seperti di Musi Rawas ada sengketa pada perusahaan Musi Hutan Pertama (MHP), yang terjadi hampir 3 tahun. Di wilayah Cawang Gumilir dimana kawasan tersebut terdiri dari 300 KK.

Hingga saat ini masih belum diberikan kepastian mengenai lahan di wilayah tersebut. Padahal pada 2017 desa tersebut sudah menerima bantuan dari pemerintah. Masih di Kabupaten Musi Rawas di desa Murai Megang juga terdapat kasus lahan. kasus kali ini melibatkan PT Lonsum.

Padahal lahan ini masuk dalam kawasan hutan lindung di Kementerian Kehutanan. Seharusnya jika perusahaan Lonsum mau menggusur harus melalui Dinas Kehutanan yang sudah di sahkan oleh ATR/BPN. Bukan sewenang-wenang melalui surat dari ATR/BPN langsung bisa menggusur dan membangun pabrik di kawasan tersebut.

"Kasus ini sudah dari tahun 2014 lalu. Kasus ini juga sudah di tanggapi oleh Komisi 4. Namun sampai saat ini kami belum menerima hasil yang nyata," ucapnya, Senin (8/10/2018).

Sedangkan di wilayah Muba, kasus yang sama juga melibatkan PT MHP. Penggusuran oleh MHP di lakukan di desa Rukun Rahayu Muba di wilayah ini terdapat 600 KK. Kasus ini juga sudah terjadi sejak  2014. HIngga sekarang masih terjadi penggusuran. Bahkan penggusuran terjadi sampai diluar tanah yang seharusnya dilakukan oleh MHP.

Kemudian di OKI ada di desa Lebung Hitam, Penarikan Duren, Tulung Seluang. Di kawasan ini akan ada perusahaan sawit. Lahan yang akan dibangun sebanyak 6 ribu hektar. Tapi yang mengelola lahan tersebut hanya berbentuk CV saja. Ini diindikasi hanya sebagai perpanjangan tangan dari PT besar.

"Kami akan terus mengawal setiap proses sampai selesai. Saya berharap semua pemerintah dapat transparan dan memihak pada masyarakat," harapnya. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close