2019, Semua Belanja Pemerintah Wajib Online


Arie Perdana Putra 2018-09-21 19:33:44 Ogan Komering Ilir 28 kali

Pelatihan kepada PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja dan Penyedia Lokal

KAYU AGUNG, Kabar28.com,- Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa agar lebih transparan, akuntabel dan kredibel.

Seiring dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai Januari 2019 seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Pengadaan Langsung, Lelang, Penunjukan Langsung, Kontes, Sayembara, dan Swakelola wajib dilakukan melalui SPSE.

Untuk mendukung kebijakan ini, Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2. Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk mengakomodir amanat Peraturan Presiden.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI sigap menyambut aturan terbaru ini dengan melakukan pelatihan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja hingga penyedia lokal.

Asisten II Setda OKI, Azhar mengatakan, Pemkab OKI berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan. "Akuntabel dan kredibel, serta siap untuk perubahan yang lebih baik," katanya.

Kepala Diskominfo Kabupaten OKI, Dwi Muzawal mengungkapkan, tujuan diselenggarakannya sosialisasi tersebut untuk memberikan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara real time.

"Secara masif KPK, Kemendagri dan LKPP-RI mendorong penggunaan SPSE versi 4.2 sebagai sistem yang diyakini mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," imbuhnya.

Lanjutnya, dengan adanya sistem pengadaan secara elektronik, proses pengadaan dapat dimonitor, lebih efisien dan transparan. "Serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat," pungkasnya. (humas oki)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close