FPP Lahat Minta Perbup 42/2017 Dihapus


Arie Perdana Putra 2018-09-18 15:54:56 Lahat 73 kali

Rapat bersama Komisi IV dan Dinas Pendidikan Lahat

LAHAT, Kabar28.com,- Pendidikan di Kabupaten Lahat marak dengan dugaan pungutan liar di setiap sekolah, seperti sumbangan maksimal dan sumbangan lainnya yang bersifat memaksa.

Hal itu diungkapkan massa Forum Peduli Pendidikan (FPP) yang menggelar aksi di halaman DPRD Lahat, Selasa (18/9/2018).

Dalam aksinya, FPP meminta agar Bupati mencopot kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli.

Dalam orasinya, Kordinator Aksi Lidya Cendana meminta Perbup no 42 tahun 2017 dihapuskan karena merusak citra pendidikan di Kabupaten Lahat.

Wakil Bupati Lahat, Marwan Mansyur yang menerima aspirasi tersebut mengaku akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Lahat. ''Apa yang kalian tuntut tentang perbup no 42 tahun 2017 agar dihapus, nanti akan disampaikan kepada DPRD yang membidangi masalah pendidikan,'' kata Marwan.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Lahat, Gaharu juga menerima aspirasi tersebut dan sedang menunggu KepalaDinas Pendidikan untuk hadir dan rapat bersama. ''Adik-adik bisa menunggu sehingga kita beraudiensi bersama di sini," ujarnya.

Berselang dua jam, massa diperkenankan masuk ke ruangan rapat guna mendengarkan hasil rapat antara Komisi IV dan Dinas Pendidikan.

"Hasil dari rapat hari ini, bahwa perbup tersebut akan kami evaluasi kembali. Karena tidak mudah untuk menghapus perbup,  apalagi sebentar lagi akan ada pergantian bupati baru,'' terang Gaharu.

Mendengar penjelasan tersebut, salah satu peserta aksi, Sundan, meminta agar perbup tersebut segera dihapus sehingga sumbangan yang beraroma pungli tersebut tidak ada lagi di dunia pendidikan Lahat. "Hapuskan segera, karena kami tidak ingin ada pungli lagi di Lahat,'' pintanya. 

Di samping itu, Kepala Dinas Pendidikan Lahat, Sutomo meminta agar massa sabar dalam menanggapi hal tersebut, karena pihaknya juga tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. ''Sebab, pembatalan perbup ini harus dibatalkan oleh bupati. Kami meminta waktu hingga akhir bulan Oktober,'' katanya. (jum)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close