Diperiksa 14 Jam oleh Penyidik, Nur Mahmudi Membisu


Mutiara Safitri 2018-09-14 14:33:06 Nasional 31 kali

Nur Mahmudi (Foto : istimewa)

Depok, Kabar28.com,- Pemeriksaan mantan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail terkait pengadaan lahan yang menjeratnya sebagai tersangka korupsi usai dilaksanakan selama 14 jam di ruang unit Tipikor Satreskrim Polresta Depok. Nur Mahmudi bisa melenggang bebas pulang setelah mengajukan penangguhan penahanan.

Sejumlah wartawan yang sudah menunggu sejak pagi langsung melempar pertanyaan di halaman depan gedung Satreskrim. Salah satu pertanyaan tersebut yaitu soal peran atau lakon Nur Mahmudi dalam kasus korupsi di jalan Nangka, Tapos, Depok.

Dari pertanyaan tersebut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu hanya diam membisu dan melemparkan senyum seraya sambil berjalan menuju ke arah mobil Toyota Innova B 7359 UB miliknya yang sudah menunggu di parkiran Polresta Depok.

Sementara, Iim Abdul Halim kuasa hukum Nur Mahmudi ketika ditanyakan kembali soal peran klienya yang saat itu masih menjabat Wali Kota Depok, justru malah menghindar. Di hanya menyebutkan hal tersebut merupakan ranah dari penyidik. "Itu sudah masuk kedalam materi, coba silakan ditanya ke penyidik," ungkapnya.

Iim menyebutkan pemeriksaan selama belasan jam terhadap klienya itu masih seputar pengadaan lahan di jalan Nangka yang nantinya pembebasan lahan tersebut untuk dilakukan pelebaran jalan. Sebab jalan itu akan difungsikan sebagai akses utama masuk ke dalam apartemen Green Lake View. "Tadi sudah diperiksa semuanya masih seputar pengadaan lahan," ucapnya seraya berjalan ke mobil.

Sementara pihak Kepolisian kembali bungkam soal penangguhan penahanan yang di ajukan tersangka Korupsi. Sedangkan hasil materi penyidikan polisi juga tidak memberikan komentar.

Dari informasi yang didapatkan, proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka di Kelurahan Sukamaju baru ini menelan dana anggaran dari APBD sebesar Rp17 miliar pada tahun 2015. Namun proyek tersebut hanya fiktif, sebab akses jalan dengan panjang 500 meter lebar 6 meter tersebut sudah dibebaskan oleh pengembang yang sedang membangun Apartemen di wilayah tersebut.

Saat itu pengembang Apartemen telah mengeluarkan dana pembebasan kepada 16 pemilik sertifikat milik 16 warga RT.03/RW.01 Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos dengan nilai sebesar Rp17 miliar.

Diketahui, Kasus ini tengah bergulir di Tipikor Polreta Depok sejak Oktober 2017. Dari hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan Januari 2018 polisi telah memeriksa 87 saksi.

Sumber : okezone.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close