Penetapan Wali Kota Palembang Masih Disoal


Arie Perdana Putra 2018-08-13 21:20:25 Palembang 26 kali

Tim kuasa hukum Sarimuda-Rozak

PALEMBANG, Kabar28.com,- Tim advokasi Sarimuda-Abdul Rozak menilai penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang pada Minggu (12/08/2018) kemarin cacat prosedur.

Sehubungan dengan penetapan itu, tim advokasi Sarimuda-Rozak mengambil sikap tegas dengan menyampaikan pendapat mereka ke dalam dua point. 

Pertama, rapat pleno terbuka KPUD Palembang cacat prosedur, dalam hal kewenangan pengisian jabatan Ketua KPUD Palembang, sebagai pengganti Ketua KPUD Palembang yang telah diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat berdasarkan amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 8 Agustus lalu. 

"Penetapan ini cacat prosedur, karena Ketua KPUD sudah diberhentikan oleh DKPP dan belum ada penggantian Ketua KPUD secara definitif. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 7 tentang pemilu," ujar kuasa hukum Sarimuda-Rozak, Riski Saputra, Senin (13/8/2018).

Kedua, penetapan Wali Kota Palembang oleh KPUD Palembang dinilai cacat prosedur lantaran pihaknya masih melakukan upaya hukum ke Bawaslu RI dan DKPP Jakarta. 

Berdasarkan surat Bawaslu RI No 1182/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2018 tanggal 31 Juli, Bawaslu RI sedang dalam proses menindaklanjuti laporan penanganan pelanggaran pemilihan sesuai ketentuan peraturan Bawaslu No 14 Tahun 2017.

"Hal ini berarti tahapan penyelenggaraan pilwako Palembang sedang dalam proses hukum di Bawaslu RI, artinya KPUD harus bijak menyikapi itu jangan melakukan penetapan lebih dulu sebelumnya proses hukum selesai," tegasnya. 

Dijelaskannya, merujuk surat dari Bawaslu tersebut, tim advokasi meminta pejabat atau komisioner KPU Palembang seharusnya  menunda penetapan hasil Pilkada.

"Dalam surat Bawaslu poin 4 diterangkan juga bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tim, melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017," terangnya. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close