KPUD Tetapkan HDMY Pimpin Sumsel. Catat, Ini Janjinya


Arie Perdana Putra 2018-08-12 18:19:45 Palembang 32 kali

KPUD tetapkan HDMY menangi pilgub Sumsel

PALEMBANG, Kabar28.com,- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel resmi menetapkan pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Periode 2018-2023.

Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPUD Sumsel, Jakabaring, Palembang, Minggu (12/8/2018).

Ketua KPUD Sumsel Aspahani mengatakan, penetapan HD-MY dilakukan secara hukum proses rekapitulasi hasil pilkada 2018 dan proses di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Penetapan ini dilakukan sesuai jadwal dan siklus rekapitulasi hasil Pilkada 2018 dan juga melalui proses gugatan di MK. Setelah 3 hari putusan MK maka dilakukan penetapan, Alhamdulillah hari ini melaksanakan sesuai jadwal," ungkap Aspahani.

Aspahani menuturkan, tadinya bilamana tidak ada proses sengketa di MK, pihaknya akan langsung dalam beberapa hari setelah proses rekap melakukan rapat pleno penetapan.

"Gugatan ke MK prosesnya sudah selesai, sesuai tahap 3 hari setalah putusan maka kami akan menentukan calon terpilih dan hari ini jadwal pelaksanaannya. Semoga saja dengan semua ini mendapatkan keberkahan dan kemenangan untuk semua warga Sumsel. Mudah-mudahan pilihan terbaik, yang Insya Allah mengantarkan Sumsel lebih sejahtera dan maju," katanya.

Komisioner KPUD Sumsel Divisi Teknis, Liza Lazuani menuturkan, proses pelantikan nanti akan dilakukan di Kemendagri di Jakarta

"Paling lambat besok dibagikan ke DPRD Provinsi, berita acara dan surat keputusan, ke Presiden melalui Mendagri. Pelantikan terserah di Mendagri, domainnya tidak di KPUD Sumsel. Karena Gubernur saat ini pada 7 November ini habis, mungkin tahap dua. Jika gubernur mundur lebih cepat mungkin masuk gelombang 1," jelas dia.

Sementara itu, Gubernur terpilih Herman Deru mengatakan, akan segera merealisasikan janji kampanye setelah dilantik menjadi Gubernur Sumsel. Salah satu program yang akan segera diwujudkannya adalah pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

"Saya akan menunaikan janji-janji kampanye pembangunan infrastruktur, bukan sekadar jalan. Tetapi semua yang melibatkan percepatan perbaikan sarana dan prasarana untuk memperluas ekonomi masyarakat. Jadi program prioritas kami adalah pemerataan pembangunan yang berkeadian," ungkapnya.

Mengenai sekolah dan berobat gratis, Herman menegaskn jika hal tersebut adalah hak dasar masyarakat.

"Itu tidak ada biaya untuk sekolah umum. Sekolah Eksekutif unggulan yang ada asrama dan sarana sekolahnya lengkap, itu juga memiliki efek yang sama terhadap orang tua siswa. Jadi tidak sembarangan mengambil uang kontan atau iuran," tutupnya. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close