Miris, KPK: ULP OI tak Layak dan Seperti Kandang


Arie Perdana Putra 2018-07-11 17:00:39 Ogan Ilir 225 kali

Sosialisasi pencegahan korupsi

INDRALAYA, Kabar28.com,- Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, Adliansyah M Nasution (Coki) sambangi anggota-anggota DPRD Ogan Ilir (OI) guna melakukan sosialisasi pencegahan korupsi, Rabu (11/7/2018), di ruang rapat Paripurna DPRD OI.

Saat berbicara di hadapan puluhan anggota dewan, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku miris melihat kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab OI, karena dinilai tidak layak dan fasilitasnya sangat minim.

"Kantor ULP seperti kandang, susah saya sebutnya kandang apa. Tidak layaklah. Bagaimana mau nyaman bekerja, fasilitasnya begitu, tidak nyaman. Contohlah ULP Surabaya pimpinan Wali Kota Risma, fasilitasnya bagus, orang-orangnya pilihan, diberikan reward yang baik untuk berkarir, bahkan sampai disekolahkan gratis," ucap Coki.

Menurutnya daerah harus membangun sistem, perencanaan dan peanggaran APBD secara elektronik. Daerah wajib membangun planning dan budgeting, sehingga harus ada kebersamaan, pembenahan ULP dan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa.

"ULP penting lembaga pokjanya harus independen. Saya sudah cek ULP OI kenapa masih ad hock, bagaimana mungkin ULP melakukan verifikasi, kalau ULP bobrok maka proses tender bobrok. Jangan  pegawai ULP dulur si ini dulur si itu. Contoh ULP Surabaya tidak ada pertemuan antara pemohon dan penawar pemenang tender. Pekerja ULP adalah orang-orang yang berkualitas. Bahkan di OI ini pokja masih ad hock dua kaki, bagaimana ini," katanya.

Disebutkan Coki, hingga Juli ini belum semua SKPD menampilkan tender.  Bahkan sedianya Januari semua SKPD punya Rencana Umum Pengadaan (RUP), perencanaan harusnya Januari.

"Jadi ada apa sampai saat ini ULL saja belum menayangkan tender? Kenapa? Jangan sampai ada fitnah dikemudian hari, apalagi sampai jadi pidana. Jadi ULP yang seperti kandang ini harus dibenahi. Selain itu jangan memperlambat yang bisa dipercepat seperti perizinan. Jangan coba-coba jadi cyber pungli. Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)," jelasnya

Sementara, Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak, mengaku sangat mensuport sosialisasi yang dilakukan oleh KPK untuk pencegahan anti korupsi.

Sedangkan Sekretaris Inspektorat Pemkab OI, Wilma mengatakan, saat ini KPK tengah melakukan sosialisasi anti korupsi kepada para ASN dan anggota DPRD OI. (nik)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close