Ketua Bawaslu Sumsel: Persoalan DPT tak Bisa Membuat PSU


Arie Perdana Putra 2018-07-11 10:15:05 Palembang 91 kali

Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi

PALEMBANG, Kabar28.com,- Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Junaidi mengatakan jika Bawaslu Sumsel saat ini sedang memproses laporan dari saksi paslon nomor 4 Dodi dan Giri terkait pelanggaran penyelenggaraan Pilgub Sumsel 2018, Selasa (10/7/2018).

Junaidi menjelaskan saksi paslon nomor 4 dalam Pilgub ini memberikan laporan ditemukannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak ada SK tugasnya sebagai penyelenggara dalam Pilgub Sumsel di Muara Enim dan Palembang. 

"Mereka mamberikan laporan pelanggaran dan ini sedang diproses dengan memanggil pelapor dan pihak terkait yakni KPU Muara Enim dan Palembang," ungkapnya.

Junaidi menambahkan bahwa pihaknya telah memanggil KPUD Muara Enim, dan Rabu hari ini (11/7/2018) akan memanggil KPUD Kota Palembang, dan Kamis (12/7/2018) akan dikonsultasikan dengan Bawaslu RI.

"Hasilnya akan diumumkan empat hari dari hari ini yakni Jumat," sambungnya.

Tuntutan mengenai  PSU di Palembang, Junaidi menjelaskan bahwa persoalan DPT itu hanya pelanggaran administrasi dan hal itu tidak bisa mengubah substansi. 

"Tidak bisa PSU dengan landasan jumlah DPT, karena ada batasan waktu dan hari atas rekomendasi PTPS,  PPL atau Panwascam, itu 2 hari setelah pencoblosan jika memang ada kesalahan jumlah DPT. Yang terkait dengan DPT sudah disimpulkan tidak bisa menjadi landasan untuk PSU, " jelasnya. 

Menurutnya, untuk laporan pelanggaran lainnya masih proses paling lama 4 hari ke depan. "Namun mengenai tuntutan PSU akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close