Tim Dodi-Giri Minta PSU Ulang di Palembang dan Muara Enim


Arie Perdana Putra 2018-07-11 09:29:06 Palembang 164 kali

Tim Dodi-Giri menunjukkan bukti-bukti

PALEMBANG, Kabar28.com,- Tim advokasi Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel nomor 4 Dodi-Giri, yang diketuai Mulimin Pardi dan rekan membuat laporan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel. Mereka memberikan bukti salinan DPT dan pengangkatan PPK dan PPS dan meminta agar Bawaslu merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Muara Enim dan Palembang. Hal tersebut dilakukannya karena penyelenggaraan dan hasil suara Pilgub di 2 Kabupaten/Kota itu dinilai cacat hukum, Selasa (10/07/2018) malam.

Diterangkan Mualimin, pihaknya mengajukan sengketa Pemilu soal ketidakjelasan penyelenggaraan Pilgub Sumsel. Pertama adalah salinan DPT karena pengangkatan PPK dan PPS di Muara Enim dan Palembang saat pengajuan keberatan Paslon nomor 4 Dodi-Giri saat rekapitulasi di KPUD Sumsel pada 8 Juli lalu. 

"Kami tidak mengambil obyek terhadap perolehan suara karena itu wewenang MK. Jadi kami fokus masalah salinan DPT. Tapi itu tidak mendapat tanggapan dari penyelenggara dalam hal ini KPU. Jadi yang kami gugat adalah KPU Sumsel," ujarnya.

Menurut Mualimin pihaknya telah melakukan tahapan sejak didata oleh pihak Bawaslu Sumsel dan hari ini melakukan register, waktu prosesnya sekitar 12 hari selesai. "Materinya adalah kami ingin meyakinkan peneyelenggara,  Paslon dan masyarakat serta kami pastikan kalau penyelenggaraan Pilgub di Muara Enim dan Palembang cacat hukum. Sehingga mencederai asas jujur dan adil. Kami ingin menyakinkan penyelenggara, Paslon dan masyarakat kalau yang kami gugat bukan soal menerima atau tidak hasil perolehan suara di Pilgub Sumsel tersebut, akan tetapi ada proses yang melanggar asas Jurdil, " ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, ttidak diberikan salinan DPT karena saksi Paslon tidak bisa meneliti apakah pemilih itu terdaftar atau tidak di DPT.  Bisa jadi muncul satu orang tapi mencoblos lebih dari satu kali.

"PPS yang bertugas untuk Pilgub di Muara Enim dan Palembang tidak ada SK pengangkatannya.  Sehingga dia tidak berwenang sebagai PPS, jadi hasil Pilgub Sumsel ini tidak sah.  Dua hal itu yang ingin kita uji.  Karena ada 4 Perundang undangan yang dilanggar penyelenggara yakni KPUD Muara Enim dan Palembang. Kita minta Bawaslu merekomendasikan PSU di Muara Enim dan Palembang, " tutup Mualimin. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close