JK Ingatkan Guru Tak Terjun ke Politik Praktis


Lia Cikita 2018-07-10 19:49:34 Nasional 41 kali

Wapres JK di Gedung Guru Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com, - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan guru agar tidak terjun ke politik praktis. Sebab, JK menyebut banyak guru di daerah yang posisi dan jabatannya dipindah akibat terjun ke politik praktis.

Hal ini disampaikan JK dalam acara dialog dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Gedung Guru Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018). Awalnya, JK menerima keluhan seorang guru terkait pengangkatan jabatan, seperti kepala sekolah di daerah, yang tergantung keterlibatan politik.

"Di kabupaten/kota, pengangkatan kepala sekolah bukan berdasarkan kompetensi dan balance, yang dilaksanakan oleh Mendikbud selama ini. Tapi pengangkatan kepala sekolah berdasarkan balas jasa dan balas dendam (terkait keterlibatan politik saat pilkada) oleh bupati," ujar Wasir Talib, anggota PGRI Sulawesi Selatan, kepada JK.

Menurut JK, tidak jadi masalah jika guru memiliki pilihan pribadi dalam politik. Namun mereka diingatkan tidak terjun ke politik praktis.
Menanggapi itu, JK mengingatkan guru tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Jika guru terlibat, akibatnya dapat dimutasi akibat pilihan politiknya.

"Kami dengar banyak daerah-daerah karena guru itu banyak, termasuk keluarganya, banyak (terlibat politik praktis) juga kesalahan guru juga kenapa mau jadi tim sukses, gitu kan?" jawab JK.

Untuk itu, setiap guru diminta bersikap netral saat pilkada. Dengan begitu, tidak ada lagi guru yang terancam akibat terlibat politik praktis.

"Bukan hanya jangan jadi tim sukses begitu kan dan kita harus sepakat untuk hal itu, kita netral jangan jadi tim sukses. Sehingga tidak ada lagi yang dapat begitu walaupun tentu calonnya yang bisa mengancam hanya incumbent, tentu yang tidak incumbent tidak mengancam-ancam, tidak ada aparatnya," jelas JK.

"Jadi kita harapkan dari guru sebagaimana aturan PNS dan lainnya, tidak boleh berpihak dalam hal pemilu itu," katanya.

"Bahwa ada pilihan-pilihan pribadi silakan, tapi tidak kemudian secara berkelompok atau secara perseorangan masuk ke tim sukses untuk suatu kerja bupati, kerja gubernur seperti itu," ujarnya. 

Sumber : detiknews.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close