Diduga Langgar Kode Etik, KPUD dan Panwaslu Prabumulih Diperiksa DKPP


Arie Perdana Putra 2018-07-10 16:31:25 Prabumulih 110 kali

Sidang DKPP sedang berlangsung

PRABUMULIH, Kabar28.com,- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, Selasa (10/7/2018) sekitar pukul 13.00 WIB mulai menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan 5 Komisioner KPU selaku teradu 1 dan Panwaslu Kota Prabumulih selaku teradu 2 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumsel, Palembang.

Sidang etik dengan perkara nomor 148/DKPP-PKE-VI/2018 yang digelar tersebut pun diketahui beragendakan mendengarkan pokok pengaduan dari pihak relawan kotak kosong (koko) selaku pengadu, sekaligus jawaban dari teradu KPU kota Prabumulih dan keterangan saksi atas pengaduan diajukan sebelumnya nomor 132/I-P/L-DKPP/VI/2018.

Dalam sidang pemeriksaan yang dipimpin oleh Anggota DKPP Teguh Prasetyo didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Sumsel, Anisatul Mardiah dan Iin Irwanto diketahui pengadu dihadiri tiga relawan koko diantaranya, H Ahmad Azadin, Edmon Sarathon dan Irsan Matondang bersama kuasa hukumnya, M Maiwan Kaini.

Sedangkan, teradu hadir dari KPUD antara lain Ketua KPU Prabumulih, M Tahyul dan empat anggota KPU Siraddjudin, Wawan Irawan, Era Hustri, Titi Marlinda sekaligus tiga komisioner Panwaslu kota Prabumulih. “Sidang untuk pemeriksa pengaduan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar dewan kehormatan yang di pimpin Ketua Majelis Prof Teguh Prasetyo di persidangan.

Ketua Majelis pun menanyakan kepada kedua belah atas 5 poin pokok pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik  dari pengadu sekaligus mendengar jawaban teradu dan saksi. Sebagaimana yang diterangkan dalam pokok pengaduan yang ditandatangani Sekretaris Persidangan, Osbin Samosir.

“Dalam pokok pengaduan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelanggara Pemilu yakni Ketua dan anggota KPU Prabumulih diduga tidak profesional dalam proses coklit sehingga terjadi banyak pemilih ganda. Para teradu diduga membiarkan pasangan calon (paslon) tunggal berkampanye diluar jadwal kampanye yaitu satu hari sebelum pengundian nomor urut paslon,” terangnya.

Selanjutnya, dalam pokok pengaduan pengadu itupun diungkapkan bahwa teradu diduga bersikap tidak etis dengan menampilkan slide background foto seluruh komisioner KPU kota Prabumulih dengan gaya mengangkat satu jari pada saat acara debat publik. “Teradu diduga melanggar etik dengan tidak mensosialisasikan kotak kosong sebagai pilihan lain selain paslo tunggal,” lanjutnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum M Maiwan Kaini menjelaskan, lima poko pengaduan pihaknya tersebut sesuai dengan kelengkapan alat bukti dan saksi yang siap dihadirkan dalam persidangan tersebut. “Alat bukti, foto komisioner KPU kota Prabumulih mengangkat jari telunjuk, data pemilih ganda, keterangan saksi, kliping berita dari koran, audio rekaman dari ketua KPU kota Prabumulih, rekaman kampanye serta data jadwal kampanye paslon tunggal,” beber Maiwan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi dikonfirmasi kemarin, juga membenarkan sidang pelanggaran kode etik DKPP RI sedang melakukan pemeriksaan terhadap para teradu dari komisioner KPU dan Panwaslu kota Prabumulih tersebut yang digelar di Kantor Bawaslu yang berlokasi di Jalan Opi Raya, Jakabaring, Palembang.

"Ya betul jam 1 siang ini (kemarin, red) DKPP pusat menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu dari 5 komisioner KPU kota Prabumulih dan Panwaslu kota Prabumulih di kantor Bawaslu kita. Untuk dewan kehormatan majelis pemeriksa satu dari DKPP pusat dan dibantu dua pemeriksa dari provinsi,” jelasnya.

Disampaikan dia, sidang dugaan pelanggaran kode etik tersebut dilakukan atas dasar laporan pengaduan pihak pengadu tersebut nomor 132/I-P/L-DKPP/VI/2018. “Untuk agenda sidang dewan kehormatan DKPP akan mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, melakukan pemeriksaan terhadap para teradu dengan mendengar jawaban dari teradu dan juga keterangan saksi,” tandasnya. (old)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close