AS Ancam Perang Dagang ke Indonesia, Gubernur BI Akui Akan Merembet ke Pasar Keuangan


Mutiara Safitri 2018-07-09 14:52:01 Ekonomi 53 kali

Perry Warjiyo (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,- Setelah China, kini Amerika Serikat mengancam menabuh gendang perang perdagangan dengan Indonesia. Hal tersebut seiring kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mencabut beberapa tarif khusus yang diberikan kepada Indonesia, di antaranya dengan mencabut Generalisasi System of Preferences (GSP) produk tekstil Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, perang dagang terjadi antara Indonesia dengan Amerika Serikat bisa merembet pada sektor keuangan dalam negeri. Sebab, adanya perang dagang juga bisa menimbulkan perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang akan berdampak pada kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed).

"(Perang dagang) ini juga akan berpengaruh di sektor keuangan. Dalam beberapa hal adanya ketegangan perdagangan kedua negara itu menimbulkan respons kebijakan moneter Amerika ya, yang suku bunganya lebih tinggi dan risiko di pasar keuangan juga lebih tinggi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Dengan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh The Fed, investor dalam negeri bisa menarik kembali modalnya. Oleh karena itu, jika tidak segera diantisipasi bisa berakibat pada menurunnya investasi dalam negeri Indonesia.

Salah satu strateginya adalah dengan menaikkan suku bunga acuan. Seperti diketahui, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuannya sebanyak tiga kali menjadi 5,25%.

"Nah respons terhadap meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mengharuskan sejumlah negara memastikan pasar keuangan berdaya saing, termasuk yang kita lakukan menaikkan suku bunga, kebijakan yang kita lakukan di BI," jelasnya.

Tak hanya kenaikan suku bunga lanjut Perry, pihaknya juga menyiapkan strategi lainnya untuk memperkuat pasar keuangan Indonesia. Tujuannya untuk menjaga permintaan domestik, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan mendorong arus masuk modal asing.

"Di samping itu juga mencari terobosan-terobosan baru untuk mendorong ekonomi kita baik dari luar dan dalam negeri, baik misalnya mendorong pariwisata, kedua mendorong lagi ekspor barang-barang berdaya saing. Mendorong juga untuk substitusi impor," jelasnya.

Khusus di sektor properti, Perry juga telah menyempurnakan aturan loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) rumah pertama. Aturan ini memberikan keringanan agar masyarakat tidak harus membayarkan Down Payment (DP) saat akan mengajukan kredit rumah.

"BI merelaksasi kebijakan LTV itu antara lain untuk menyikapi dampak tadi, sehingga kita ingin mendorong permintaan dari sektor perumahan, dan ini juga bisa mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri," jelasnya.

Sumber : okezone.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close