KPUD Sumsel Riuh, Pleno di Dalam Gedung, Demo di Luar Berjalan


Arie Perdana Putra 2018-07-08 12:28:33 Palembang 43 kali

Massa saat berdemontrasi di luar gedung KPUD Sumsel

PALEMBANG, Kabar28.com,- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sumsel, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel di Jakabaring, Palembang diwarnai aksi demo oleh ratusan masyarakat.

Keseruan di dalam gedung saat Pleno tak lagi menjadi perhatian khusus, dengan adanya aksi di luar gedung konsentrasi terpecah dua sehingga pengamanan dari pihak kepolisian dan instansi lainnya ditingkatkan guna mengawal keamanan.

Ratusan masa yang melakukan aksi demo tersebut mendesak KPUD untuk menjadi penyelenggara yang jujur dan amanah dalam melakukan tugas. "Kalau Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nantinya menang karena kecurangan, KPUD Sumsel harus bertanggung jawab," kata Koordinator Aliansi Pemuda Peduli Palembang, Ruben selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi tersebut, Minggu (8/7/2018).

Dengan membawa beberapa spanduk bertuliskan "Bahwa penyelenggara tidak memiliki legalitas formasl, sebab seluruh PPK, PPS, KPPS di kota Palembang tidak memiliki SK penetapan untuk penyelanggaraan Pilgub Sumsel. "Siapapun Gubernur Sumsel terpilih kita akan dukung, asal sesuai UUD dan tidak cacat hukum," ujarnya.

Koordinator aksi (Korak)  Indaiarta juga turut menyampaikan hal serupa, dimana pihaknya tidak akan menerima hasil Pillgub Sumsel, dimana menurutnya pihak PPK dan PPS tidak dibiayai Palembang dan tidak dari anggaran KPUD Sumsel.

Ratusan massa juga menolak, jika aksi ini dikerahkan dari paslon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel yang kalah, dan pihaknya menuntut dilaksanakannya Pilkada ulang khususnya di Kota Palembang.

"Kami minta PSU dilaksanakan di Palembang, hal itu bisa dilaksanakan jika menenuhi unsur TMS (Terstruktur, Masif dan Sistematis)," tegas dia.

Ditambahkannya, KPUD Sumsel dinilai tidak memiliki legalitas hasil Pilkada di Sumsel, sehingga pihaknya minta proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPUD Sumsel dihentikan.

"Kami minta tidak boleh perhitungan di dalam, kalau masih kami meringsek ke dalam. Ini aksi kami pertama dan besok- besok akan lebih besar jika tuntutan kami tidak dilaksanakan," tutup Ruby.

Aksi sendiri dikawal ratusan personil dari Polda Sumsel dan Polresta Palembang diback up TNI dari Kodam II Sriwijaya da  Sat Pol PP. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close