Karena Masalah Ini, Alamsyah Hanafiah Minta PTUN Batalkan Pencalonan HDMY


Arie Perdana Putra 2018-07-06 20:37:31 Palembang 532 kali

Alamsyah Hanafih

PALEMBANG, Kabar28.com,- M. Ishak warga Gandus, Palembang yang melakukan gugatan sebelum hari pencoblosan kini melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN) Palembang, dengan memberikan kewenangan kepada pengacara Alamsyah Hanafiah dan tim.

Dikatakan Alamsyah Hanafiah, dirinya bersama beberapa rekannya seperti Herman Hamzah, Kgs. Bahori, Anwar Sadad dan Neko Ferlynohari telah mendatangi PTUN untuk memperbaiki berkas gugatan soal keabsahan SK KPU, tentang penetapan pencalonan Pilgub Sumsel dengan obyek sengketa khusus lampiran Cagub Herman Deru dan Mawardi Yahya, Jumat (6/7/2018).

"Di dalam gugatan yang dilayangkan ada indikasi yang ditemukan, dimana ketika dicalonkan Partai Hanura itu tidak ditandatangi Sekjen yang sah tapi hanya Wasekjen.  Padahal, berdasarkan UU Pemilu Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan dukungan gabungan Parpol harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen, bukan Wasekjen," jelas Alamsyah Hanafiah.

Lanjutnya, pencalonan Herman Deru-Mawardi Yahya tak sah, intinya Parpol pengusung HD-MY bermasalah. Apalagi sewaktu pendaftaran HD-MY di KPU tidak dihadiri perwakilan partai, hanya korwilnya saja. Kita minta dibatalkan penetepan HD-MY sebagai Cagub, karena jelas melanggar," tegas dia.

"KPU Sumsel kini masih memperbaiki surat kuasa.  Pasalnya, surat kuasa KPU dari kuasa nomor pengadilan PTUN tapi perkaranya di Pengadilan Negeri. Hari ini wajib diperbaiki, di dalam permohonan gugatan kita meminta penundaan pleno surat suara. PTUN itu bisa menyatakan sah atau tidaknya pencalonan HD-MY, " ungkap Alamsyah. 

Namun demikian, menurut Alamsyah  yang berhak mendiskualifikasi itu wewenang KPU atas rekomendasi Bawaslu. Bukan wewenang PTUN mendiskualifikasi, tapi batal atau tidaknya pencalonan HDMY saat Pilgub Sumsel tahun ini adalah wewenang PTUN.

"Saat HDMY mendaftar ke KPU. Ada gonjang-ganjing kepengurusan di Partai Hanura. Tapi pengurus yang sah adalah yang terdaftar di Kemenkumham. Untuk sidang persiapan gugatan sudah selesai. Kita akan sidang terbuka umum. Memanggil semua pihak tanggal 17 Juli  jam 9 pagi. Resmi perkara kita berjalan. Hakim ketua firdaus Muslim. Tadi perkara sudah disahkan hasil perbaikan. Tergugat dipanggil beserta pihak terkait, begitu juga dengan Paslon HD-MY, " tutup Alamsyah. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close