Hakim Cabut Hak Politik Bupati Kukar Rita Widyasari


Lia Cikita 2018-07-06 20:11:42 Nasional 37 kali

Bupati Kukar Rita Widyasari (foto: istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,  - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan tuntutan Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencabutan hak politik Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Rita Widyasari dicabut hak politiknya selama lima tahun usai menjalani masa tahanannya.

"Pidana tambahan kepada terdakwa Rita Widyasari, pencabutan hak untuk dipilih selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana," kata Ketua Majelis Hakim Sugianto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).

Tak hanya itu, Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB) Khairudin juga diganjar pidana tambahan serupa dengan Ri‎ta Widyasari. Khairudin dicabut hak untuk dipilihnya selama lima tahun usai menjalani masa tahanannya.

Menurut Hakim, pencabutan hak Rita Widyasari ‎untuk dipilih selama lima tahun untuk memberikan efek jera. Kemudian, pencabutan hak dipilih bagi Rita agar masyarakat tidak salah memilih kembali pemimpinnya.

"Menghindari Indonesia dipimpin oleh orang yang pernah dihukum karena tindak pidana korupsi, maka perlu pencabutan hak-hak tertentu," terangnya.

Diketahui sebelumnya, Hakim telah menjatuhkan pidana ‎10 tahun penjara terhadap Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Selain itu, Rita juga diganjar untuk membayar denda sebesar Rp600 Juta subsider enam bulan kurungan.

Tak hanya itu, Hakim juga menjatuhkan pidana penjara terhadap rekan Rita yakni, Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairudin. Khairudin divonis delapan tahun penjara‎ dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menurut Hakim, Rita dan Khairudin terbukti bersalah menerima gratifikasi dari sejumlah proyek di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sekira Rp110 miliar. Adapun, gratifikasi tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan ‎Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan izin lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kukar secara bertahap.

Rita juga terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun. Uang suap tersebut berkaitan dengan sejumlah perizinan lokasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Kutai Kartanegara.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close