Sepriadi : PKPU yang Mengatur Pencalonan Anggota Legislatif Rapuh dan Rawan Diajukan Banding


Redaksi Kabar28 2018-07-05 11:35:40 Opini 213 kali

Advokat Muda Sumsel, Sepriadi Firasat. (Foto: Istimewa)

PALEMBANG, Kabar28.com,- Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada Sabtu, 30 Juni lalu, demikian yang dikutip dari laman resmi KPU RI, di Jakarta.

Peraturan KPU tersebut salah satunya, adalah tentang larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”

Semangat yang mendasari peraturan tersebut sebenarnya baik, untuk menjamin agar orang-orang yang terpilih sebagai wakil rakyat yang nantinya akan menduduki kursi legislatif, bersih dari korupsi dan perilaku tercela lainnya. 

Bolehkah KPU mencabut hak politik seseorang? 

Hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Memang dalam kondisi tertentu negara bisa membatasi hak politik seseorang. 

Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan Pasal 28 J ayat (2) sudah jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam Undang-undang bukanlah lewat peraturan KPU. 

Selain pembatasan diatur oleh undang-undang, bisa juga pembatasan bahkan pencabutan hak politik dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. 

Salah seorang Advokat Muda Sumsel, Sepriadi Firasat berpendapat, harus dipahami bahwa lembaga KPU adalah lembaga regulator, bukan legislator, bukan pembuat undang-undang. Menurutnya KPU hanya berwenang menjalankan dan membuat peraturan/keputusan (regulasi) sebagai pelaksanaan undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. 

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 75 UU Pemilu yang berisi sebagai berikut :
(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pasal yang berkaitan dengan persyaratan bagi calon anggota legislatif diatur dalam Pasal 240 UU Pemilu yang berbunyi :
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,
madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Ditambahkan Sepriadi, semangat moral KPU memang bagus, akan tetapi tidak dilakukan secara tepat. "Akibatnya Peraturan KPU menjadi rapuh dan rawan diajukan judicial review di Mahkamah Agung Republik Indonesia," ungkapnya. (rdh)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close