Banyak Kecurangan, Sarimuda-Rozak Minta Pilkada Palembang Diulang


Arie Perdana Putra 2018-07-04 23:23:18 Palembang 173 kali

Konferensi pers Sarimuda-Rozak

PALEMBANG, Kabar28.com,- Jelang rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Koya Paelmbang terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Palembang, tim advokasi pasangan calon (Paslon) Wali kota-Wakil Wali Kota Palembang nomor urut 2, Sarimuda-Abdul Rozak menuntut KPUD agar dapat melakukan pemilihan ulang. 

Dikatakan juru bicara tim Advokasi Sarimuda-Abdul Rozak, Kuatno, penyelenggaran Pilkada serentak di Kota Palembang cacat hukum. Hal itu berdasarkan banyaknya pelanggaran yang terjadi, bahkan terjadi sejak ditentukanya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sejak awal proses Pilkada sudah tidak fair, karena penyelenggara sendiri seolah membiarkan pelanggaran," katanya saat konfrensi pers di posko pemenangan Sarimuda-Rozak, Rabu (4/7/2018).

Adapun sejumlah pelanggaran yang ditemukan tim Sarimuda-Abdul Rozak sendiri diantaranya, adanya sekitar 278 ribu daftar pemilih ganda yang sebelumnya sudah dilaporkan dan direkomendasikan oleh Bawaslu agar dapat diperbaiki oleh KPUD Palembang. 

"Namun, ternyata hal itu tidak dijalankan, sehingga pada saat pemilihan berlangsung sejumlah pemilih ganda tadi tetap menggunakan hak suaranya tanpa ada perbaikan. Artinya, dari sini saja dapat dilihat potensi pelanggaran yang terjadi," jelasnya.

Kemudian, sambungnya, dari sisi keamanan C1 KWK, seperti pada Pilakda-Pilkada sebelumnya, berkas C1 KWK ini memiliki sisi keamanan berupa hologram. Tapi, saat ini C1 KWK hanya berupa kertas biasa, saksi dari Sarimuda-Rozak ada yang hanya menerima C1 KWK berupa fotocopy dan bahkan hanya ditulis tangan.

"Belum lagi masalah pembobolan kotak suara yang sudah jelas-jelas terbukti. Artinya ini sama saja sudah menzolimi rakyat. Dengan banyaknya bukti pelanggaran tersebut, kita secara tegas menyatakan jika penyelenggaran Pilkada Palembang cacat hukum. Oleh karena itu KPUD sebagai penyelenggara harus dapat memutuskan pemilihan ulang," jelasnya.

Senada, Ketua Tim Advokasi Sarimuda-Rozak, Sayuti mengatakan, pasangan Sarimuda-Rozak menolak penyelenggaran Pilkada 27 Juni lalu. Sebab, pelaksanaan Pilkada diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan yang jujur dan adil, akan tetapi ternyata tercederai. "Tim kami menuntut pemilihan ulang mulai dari awal. Kalau tidak dilakukan sama saja KPU mencederai demokasi," tutupnya. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close