Ini Alasan Pemerintah Teken PKPU Larangan Mantan Koruptor Nyaleg


Lia Cikita 2018-07-04 19:48:35 Nasional 40 kali

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (Foto : istimewa)

Bogor, Kabar28.com,  - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly membenarkan bahwa pemerintah telah mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur soal larangan eks koruptor maju sebagai calon legislatif.

Ia menjelaskan, bahwa penandatanganan aturan tersebut dilakukan guna memastikan agar berjalannya tahapan Pemilu tidak terganggu.

"Sebelumnya diametrikal dia bertentangan, tapi ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang mantan itu. Nah itu sudah diserahkan dan supaya jangan menganggu tahapan, yaudah kita sahkan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7/2018).

Yasonna juga membenarkan bahwa peraturan tersebut juga tidak ada yang diubah dari apa yang telah disampaikan oleh KPU. Sebab itu, partai politik diharuskan untuk menghadirkan para calon anggota legeslatif (caleg) yang terbebas dari kasus rasuah.

"Memang sekarang tanggung jawab itu dikasih kepada partai politik untuk menscreen (caleg itu)," ucap dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai peraturan tersebut. Meski demikian, Yasonna memandang aturan itu rawan digugat.

"Masih potensial untuk dijudicial review tampaknya. Tapi enggak apa-apa jalan saja. Supaya tahapan jalan," tandas dia.

PKPU resmi diundangkan per 2 Juli 2018. PKPU mengatur Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Ketentuan larangan mantan napi kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif otomatis telah diterapkan setelah diundangkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close